radarlampung.co.id-Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Tengah terus berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD). Karena itu, hingga kini belum ada penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). \"Belum. Masih terus koordinasi dengan TPAD Lamteng. Makanya penandatangan NPHD belum dilaksanakan. Termasuk nilai yang disetujui. Bawaslu juga kayaknya belum. Tapi, rencananya 1 Oktober 2019,\" kata Ketua KPU Lamteng Budi Hadi Yunanto. Terkait gambaran nilai dana hibah yang disetujui, Budi juga menyatakan belum tahu. \"Belum tahulah. Kan masih koordinasi. Pastinya pengajuan kita Rp79 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Lamteng ini luas dengan jumlah mata pilih terbesar,\" ujarnya. Setelah ada persetujuan anggaran, kata Budi, diregistrasi dan masuk APBN. \"Nanti diregistrasi masuk ke APBN. Bukan lagi APBD,\" ungkapnya. Hal sama juga diungkapkan Kepala BPKAD Lamteng Rusmadi. \"Masih dalam pembahasan dan dikoordinasikan. Jadi belum tahu nilai yang disetujui. Mudah-mudahan 1 Oktober 2019, NPHD sudah bisa ditandatangani bersama,\" katanya. Sayangnya, dari pihak Bawaslu Lamteng belum bisa dikonfirmasi. Baik ketua maupun anggota yang dihubungi tak mengangkat telepon. Diketahui dalam Pilkada Lamteng 2020, KPU mengajukan anggaran Rp79 miliar ke pemerintah daerah. Bawaslu Lamteng mengajukan anggaran Rp35 miliar. Anggaran yang diajukan ini cukup besar dengan realisasi anggaran Pilkada Lamteng 2015. Di mana, ketika itu KPU Lamteng hanya menerima anggaran Rp24 miliar lebih. Kemudian Bawaslu Lamteng yang ketika itu masih bernama Panwaslu mendapatkan anggaran Rp6,9 miliar untuk pengawasan Pilkada 2015.(sya/wdi)
Kategori :