radarlampung.co.id - Masyarakat Kabupaten Lampung Utara (Lampura), mengeluhkan kekosongan Rapid test, alat untuk memeriksa kesehatan tubuh dari covid-19.
Kekosongan rapid test di sejumlah Puskesmas dan dinas kesehatan tersebut, menjadi kendala warga untuk memeriksa kesehatannya di masa pademi seperti saat ini.
Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Penyebaran Penyakit (P2) Dinkes Lampura, dr. Dian Mauli, stok logistik pemeriksaan kesehatan dengan rapid test telah habis sejak pekan lalu.
Sehingga pihaknya mengarahkan kepada warga, baik itu membutuhkan maupun dilakukan tracking karena kontak erat. Kepada fasilitas kesehatan swasta yang menyediakan pelayanan itu, RS M. Yusuf, Kalibalangan dan di Candimas, Kecamatan Abung Selatan.
\"Khusus tracking, kita usahakan untuk dilakukan swabtest dan melaksanakan karantina mandiri, \"kata Dian menanggapi keluhan masyarakat akan ketersediaan logistik rapid test tak tersedia (kosong), Rabu, (20/1).
Sementara untuk mandiri, lanjutnya, diarahkan kepada rapid test antigen. Bukan anti bodi yang selama ini dipakai, baik itu untuk tracking maupun masyarakat membutuhkan.
\"Untuk pelayanan umum selama ini kita lakukan di Sekretariatan Posko, Gedung Korpri Kotabumi. Itu memakai rapid test anti bodi, tapi untuk pengajuan kali ini di Provinsi Lampung untuk anti gen (rapid test), \"terangnya.
Untuk lingkup Pemkab Lampura, kata Dian, pihaknya belum mengajukan. Selain belum ada proses pencairan, juga sedang fokus kepada vaksinasi. Sehingga memilih mengajukan ke provinsi, guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
\"Ajuan kita terakhir itu sekitar 100 pcs, kalau yang lalu pengajuan sampai 11.000 pcs tapi realisasinya berkurang. Dan sekarang stok kita kosong, sementara untuk ditingkat kecamatan langsung mengajukan kepusat. Melalui Bok Jkn-Kis Bpjs Kesehatan, \"imbuhnya.
Berdasarkan informasi dikumpulkan dilapangan, ketersediaan logistik rapid tak tersedia atau kosong. Sehingga masyarakat menunggu atau bahkan harus menguras koceknya dalam-dalam. Hanya untuk memastikan tubuhnya terinfeksi atau tidak, virus SarCov-2 (covid-19).
\"Kalau dahulu tinggal datang ke Gedung Korpri atau di Islamic Center. Kalau sekarangkan jadi susah, bahkan harus mengeluarkan biaya tak sedikit karena dilakukan mandiri dan tidak ditanggung Bpjs Kesehatan. Apalagi saat ini kondisi ekonomi masyarakat sedang lesu, dan pemerintah mengharus memeriksakan tubuh bila kontak erat atau pun setelah melakukan perjalanan,\" terang salah seorang warga, yang mengaku bernama Muji.
Menurutnya, hal tersebut dapat memberatkan masyarakat, padahal rapid test merupakan anjuran. Dan warga yang melakukan itu karena kesadaran mereka.
\"Jumlah yang tidak mau memeriksakan kesehatan itu tak sedikit jumlahnya, meski dia selalu berpergian keluar kota itu atau bahkan kontak dengan pasien,\" bebernya.(ozy/yud)