Awalnya Mahathir sulit mencari calon Mendiknas. Karena itu saat pertama mengumumkan susunan kabinet jabatan Mendiknas dibiarkan kosong. Mahathir sendiri yang merangkap menjadi Mendiknas.
Beberapa hari kemudian Mahathir kian terjepit. Ia dikritik habis akibat tidak segera mengangkat Mendiknas.
Akhirnya ia temukan Dr Maszlee itu. Dari partainya sendiri, Pribumi Bersatu. Maszlee lulusan University of Al Bayt, Jordania. Gelar doktornya dari Durham University, Inggris.
Latar belakang seperti itu membuat Dr Maszlee mampu berbahasa Melayu, Inggris, Arab, dan Mandarin.
Program kementeriannya pun difokuskan untuk membuat Bangsa Malaysia mampu menjadi produsen --bukan hanya konsumen.
Tapi yang membuat heboh adalah satu ini: ia mengharuskan semua sekolah mengajarkan \'khat\' --menulis Jawi. Yakni tulisan Arab tapi bunyinya Melayu. Seperti yang juga dipakai di Riau. Atau di pesantren-pesantren di Jawa zaman dulu: tulisannya Arab tapi bunyinya Jawa.
Yang membuat penolakan sangat luas adalah: kewajiban itu termasuk untuk sekolah berbahasa Tionghoa dan berbahasa Tamil.
Di lain pihak Dr Maszlee tidak segera membuat keputusan soal persamaan ijazah UEC.
Pun setelah kabinet berumur 1,5 tahun. Akibatnya DAP terjepit oleh konstituennya. Yang terus menuntut \'mana janji untuk persamaan ijazah itu\'.
Pimpinan DAP meneruskan desakan itu ke pimpinan koalisi. Mahathir pun berkali-kali membahas soal ijazah itu dalam sidang kabinet.
Arahan Mahathir pun jelas: janji kampanye itu harus segera direalisasikan.
Tapi Dr Maszlee baru sebatas membentuk tim. Padahal Wakil Menteri Pendidikannya sudah dijabat seorang tokoh pendidikan Tionghoa.
Lama-lama Mahathir tidak tahan. Ia menulis surat panjang. Tujuh halaman. Kepadanya: Dr Maszlee. Inti dari surat itu: agar Maszlee mengundurkan diri saja.
Maszlee pun mundur. Ia hanya 20 bulan menjadi Mendiknas. Mahathir pun kembali merangkap sebagai Mendiknas.
Tidak sampai dua bulan kemudian Mahathir sendiri mengundurkan diri sebagai perdana menteri.
Sejak perintah mundur itu diterima Maszlee pertikaian di internal Partai Pribumi Bersatu memuncak. Ketua umumnya, Dr Muhyiddin Yasin, kian tidak kerasan di Koalisi Pakatan Harapan.