radarlampung.co.id-Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menilai penerapan nomenklatur terbaru di Pemprov Lampung akan membuat kinerja Pemprov lebih efektif. Hal ini dikemukakan usai melantik 11 pejabat pembina tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Lampung Kamis (2/1). \"Kami melakukan penataan organisasi dengan maksud ya agar lebih efektif dan efisien. Karena organisasi yang kami tata berkaitan dengan potensi sumber daya manusianya. Tatanan itu yang sudah kami lakukan,\" beber Arinal. Arinal menyebut penerapan nomenklatur baru ini memang lebih efektif. Salah satu contohnya pada Dinas Perkebunan dan Peternakan. Sebelumnya dinas tersebut menangani terkait persoalan perkebunan dan peternakan provinsi Lampung. Namun berdasarkan Perda Provinsi Lampung nomor 4/2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung kini dinas tersebut terbagi menjadi dua dinas, Dinas Perkebunan dan Dinas Peternakan masing-masing. Dengan harapan, pengelolaan hasil tani dan ternak di Lampung bisa maksimal. \"Misalnya perkebunan pengahasil kopi, lada, itu harus dikelola dengan baik. Tapi dilapangan, penataannya tidak. Padahal kita penghasil kopi terbesar, tapi ada monopoli itu karena ada pengusaha yang nakal. Itu juga karena dinasnya tidak konsen, karena tugasnya banyak. Padahal Lampung sebagai lumbung tani dan ternak,\" tambah Arinal. Maka itulah Arinal menilai perlu berlakunya nomenklatur tersebut. \"Saya menilai harus ada kemandirian bagi instansi itu. Tapi untuk dinas yang tidak baik dan tidak perlu, maka kita gabungkan agar efisien. Jadi OPD kecil didalam struktur tetapi fungsinya begitu besar,\" tambahnya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung Lukman menambahkan, seluruh kepala OPD yang mengalami perubahan nomenklatur telah dilantik. Untuk pejabat eselon III kebawah, saat ini masih dalam tahapan penetapan lokasi yang sesuai dengan kemampuan. \"Sementara untuk staf-staf nya masih bergabung di Instasi dasarnya. Dalam waktu secepatnya akan dibagikan. Untuk eselon III dan 4 kadis yg akan menunjuk plt dulu, hasilnya akan dilaporkan ke kita dan akan didefinitifkan,\" lanjutnya. Lukman menambahkan, dari pejabat yang dilantik ada tiga dinas yang mengalami penyatuan OPD dengan OPD lainnya. Dari 11 yang dilantik, ada tiga OPD yang lebur. \"Untuk jabatan yang hilang, maka mereka sekarang sekarang sebagai pelaksana dulu. karena untuk masuk ke jabatan eselon 2 kan harus melalui open biding. Setelah kita buka seleksi terbuka mereka bisa ikut lagi,\" tandasnya. (rma/wdi)
Kategori :