RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) setempat menggelar Musrembang Perempuan dan Anak Provinsi Lampung. Acara yang mengusung tema, Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak di Masa Pandemi Covid-19 Menuju Lampung Berjaya itu dilaksanakan Selasa (23/3), di Novotel Lampung. Hadir dalam acara tersebut Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Provinsi Lampung Qudrotul Ikhwan serta Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung Fitrianita Damhuri. Lalu, Analisi Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian PPA Dwi Budi Prasetyo, serta 15 Kepala Dinas PPPA kabupaten/kota, Forum Anak Daerah, dan lainnya. Dalam sambutan Gubenur Lampung yang dibacakan Qodrotul Ikhwan disebutkan, perempuan dan anak di Indonesia masih menjadi kelompok rentan terhadap tindakan kekerasan. Tentu ini menjadi perhatian semua pihak, baik Pemprov Lampung maupun kabupaten/kota dan lainnya. Data korban kekerasan perempuan dan anak di Lampung sampai Maret ini sebanyak 20 kasus. Terdiri dari korban anak perempuan dan laki-laki 16 orang. Sedangkan perempuan dewasa empat orang. Sehingga, lanjut Qudrotul, sesuai visi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, diharapkan Lampung Berjaya dapat terjadi dalam segala hal, termasuk perempuan dan anak harus berjaya. Program tersebut menurutnya merupakan program prioritas Perempuan Berjaya dan Lampung Ramah Perempuan dan Anak. Oleh karena itu dirinya berharap, kepada para peserta Musrembang dapat turut serta mensukseskan agenda yang telah disusun. \"Tujuan dan sasaran pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat harus sejalan. Agregasi capaian pembangunan kabupaten/kota akan menentukan capaian pembangunan provinsi,\" tuturnya. Sementara, Kepala Dinas PPPA Lampung Fitrianita Damhuri mengatakan, pada musrembang ini pihaknya akan menselaraskan program Dinas PPPA Provinsi dengan Dinas PPPA Kabupaten/kota. Program-program tersebut mulai dari penanganan korban kekerasan dengan mengoptimalkan UPTD PPPA di 15 kabupaten/kota, yang saat ini telah dibentuk, dan kedepan perlu pengoptimalan di bidang pelayanan, penanganan koban kekerasan perempuan dan anak. Kemudian, Dinas PPPA bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum dengan lahirnya progran unggulan Unit Pelayanan Terpadu Penanganan korban kekerasan perempuan dan anak. \"Kita mau bikin itu menjadi pusat layanan program kekerasan, nanti terpadu antara pelayanan kesehatan, pelayanan pendampingan psikologi, kemudian pendampingan hukum dari aparat penegak hukum,\" tuturnya. Lalu, menurut Fitri pihaknya masih memiliki pekerjaan rumah pengarusutamaan gender (PUG) disemua sektor. Untuk itu telah dilakukan evalusasi PUG dan akan ditingkatkan posisi serta kelasnya dengan melakukan pembinaan di kabupaten/kota. Begitu juga, kata Fitri, tahun ini kabupaten/kota layak anak akan terus ditingkatkan, untuk mencapai provinsi layak anak. \"Dari sisi ekonomi perempuan, kita kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Dinas Koprasi untuk peningkatan perekonomian perempuan khususnya kepala rumah tangga perempuan untuk bisa berwirausaha,\" terangnya. Upaya preventif penanganan kekerasan, pihaknya telah membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang harus ada di setiap level, baik dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat kelurahan/desa. Untuk mensukseskan PATBM, ditambahkan Fitri, nantinya Dinas PPPA bekerjasam dengan Dinas PMDT untuk mendapat dukungan dana desa. \"Sehingga jika telah memiliki kader di setiap level bisa mencegah kekerasan,\" ujarnya. Dalam sisi anak, jelas Fitri, pemenuhan kebutuhan anak sangat diperlukan, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, dan lainnya harus ramah anak. \"Itu prioritas kedepan di tahun 2022 yang kita selaraskan sekarang dalam musrembang ini,\" tuturnya. (pip/sur)
Kategori :