RADARLAMPUNG.CO.ID_JAKARTA - Menyikapi hasil putusan Majelis Pemeriksa Bawaslu Lampung oleh KPU Bandarlampung, pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 03 dinilai berkekuatan hukum. Penegasan ini diungkapkan Ketua Tim Kuasa Hukum Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandarlampung No. Urut 02 Yusuf Kohar-Tulus Purnomo: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S,H.,M.Sc melalui rilis yang tulisnya, Kamis (14/1). \"Putusan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 atas laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM Pasangan Calon Nomor Urut 03 di mana amar putusannya dengan tegas menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara TSM, menyatakan membatalkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandarlampung Nomor Urut 03,\" tulisnya dalam rilis. Bahwa, kata dia, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Wali Kota Bandarlampung beserta jajarannya telah melakukan Pelanggaran TSM dengan mengarahkan dan menyalahgunakan dana bantuan Covid-19 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Eva Dwiana, S.E dan Deddy Amrullah) dalam bentuk sebagai berikut: Pembagian Bansos Covid 19 berupa beras 5 Kg didanai APBD Kota Bandarlampung kepada seluruh warga masyarakat secara merata dengan yang ditumpangi atas nama Wali Kota Herman H.N. dan menyampaikan pesan-pesan khusus untuk memilih pasangan calon nomor Urut 03. Lalu, pengerahan ASN dari mulai Camat, Lurah, RT, dan Linmas di 11 Kecamatan se Kota Bandarlampung; Pembagian uang Rp200.000 kepada kader PKK menjelang hari pemilihan kepada 100 orang di setiap kelurahan di mana Calon Wali Kota Pasangan Nomor Urut 03 Eva Dwiana adalah Ketua PKK Kota Bandarlampung. Selanjutnya, sambung dia, adanya tindakan tidak netral ASN di mana perangkat kelurahan, RT, dan Linmas yang merangkap sebagai KPPS; terdapat tindakan tidak netral berupa pemecatan RT dan Linmas dan penghentian bantuan beras 5Kg bagi warga yang menolak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 03; terdapat penyalahgunaan APBD untuk fasilitas rapid test secara gratis bagi seluruh saksi pasangan calon nomor Urut 03 tetapi tidak bagi saksi pasangan calon lainnya. Menurutnya, putusan Bawaslu Provinsi Lampung yakni dari keterangan saksi, bukti surat, maupun keterangan ahli telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM oleh Pasangan Calon Nomor Urut 03 di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total kecamatan se-Kota Bandarlampung yang dilakukan dengan melibatkan struktur pemerintahan kota Bandarlampung (terstruktur), direncanakan dengan matang dan rapi (sistematis) dan berdampak luas (massif) pada hasil pemilihan Kota Bandarlampung Tahun 2020. Namun, lanjut dia, kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03 selaku Pihak Terlapor yang dijatuhi sanksi diskualifikasi diberikan kesempatan oleh ketentuan pasal 135A angka 6 UU 10 tahun 2016 untuk mengajukan upaya hukum atas pembatalan itu ke Mahkamah Agung paling lambat tiga hari kerja sejak Keputusan KPU Kota Bandarlampung diterbitkan. \"Berkenaan dengan itu, sebagai pihak pelapor dalam perkara ini, kami memiliki kepentingan hukum secara langsung atas upaya hukum yang ditempuh oleh pasangan Calon Nomor Urut 03 di Mahkamah Agung RI terutama agar laporan pelanggaran TSM yang telah kami sampaikan dapat ditegakkan sampai memperoleh kekuatan hukum tetap,\" bebernya. Atas dasar itu, sambungnya, melalui pernyataan ini pihaknya memutuskan akan maju mengajukan diri sebagai pihak terkait guna memastikan penegakan hukum atas pelanggaran administrasi pemilihan TSM ini ditegakkan seadil-adilnya. \"Kami akan menguatkan dalil-dalil laporan kami dan begitupun putusan Bawaslu Provinsi Lampung yang telah memutus rekomendasi pembatalan Pasangan Calon Nomor urut 03 agar majelis hakim pemeriksa di tingkat Mahkamah Agung juga memiliki keyakinan untuk mengeluarkan putusan yang sama yakni menguatkan putusan diskualifikasi Bawaslu Provinsi Lampung dan KPU Kota Bandarlampung,\" tandasnya. (rls/sur)
Kategori :