Dewan Nilai Program Pembangunan di Pesawaran Belum Maksimal

radarlampung.co.id – DPRD Pesawaran memberikan sejumlah catatan terhadap kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020. Berdasarkan hasil pandangan tiap fraksi, program-program, baik di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan dinilai belum dilaksanakan maksimal. Seperti disampaikan Fraksi PDIP yang menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS harus sejalan dengan RPJMD. Selain itu fraksi ini mewanti-wanti agar pemkab tidak menggelar kegiatan yang tidak ekonomis, tidak jelas serta memastikan program-program yang dibuat dapat memiliki manfaat bagi masyarakat. Bukan hanya dinikmati oleh kalangan pejabat saja. \"Hal lainnya, dalam pemberian bantuan hibah atau bantuan sosial kepada masyarakat. Untuk lebih didata, agar bantuan dapat tersalurkan dengan tepat kepada penerima yang benar-benar pantas menerima,\" tegas anggota Fraksi PDIP Bambang pada sidang paripurna, Rabu (16/10). Sementara Fraksi PAN dalam pandangannya yang disampaikan Umroni menyoroti soal pengangkatan kepala sekolah yang dinilai tidak melalui mekanisme rekrutmen yang professional, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas untuk menduduki jabatan tersebut. \"Kepala sekolah merupakan ujung tombak dari Dinas Pendidikan. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu ada kepala sekolah yang dicopot dari jabatan dan status PNS-nya karena tersangkut masalah hukum. Ini perlu menjadi catatan bagi kita semua,\" ucapnya. Pada bagian lain, Fraksi PKB melalui Devita Sahara mengkritisi upaya pemerintah dalam meningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Sebab hingga saat ini belum ada peningkatan yang maksimal. Padahal Pesawaran memiliki destisasi pariwisata terbanyak di Lampung. \"Tentu ini menjadi kewajiaban kita bersama dalam mengelola potensi yang ada agar lebih kreatif dan inovatif seperti yang sudah dilakukan di daerah lain,\" jelasnya. Sedang Fraksi Nasdem dalam pandangannya yang disampaikan Roliansyah juga meminta kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Tidak hanya dari segi kuantitas, namun harus berkualitas. (ozi/ais)