Radarlampung.co.id - Penolakan keras Fraksi Demokrat yang tak ingin menjadi salah satu fraksi yang setuju atas keputusan DPRD Bandarlampung, yang akan mengirimkan hak angket terhadap Wakil Wali Kota Bandarlampung Yusuf Kohar yang melanggar etika dan perundangan kepada Mahkamah Agung. Demokrat dengan tegas mengatakan hal ini harusnya dapat diselesaikan karena hanya sebatas persoalan administrasi saja. Ketua DPC Demokrat Bandarlampung Budiman AS mengatakan, sangat menyayangkan sikap fraksi-fraksi yang ada di DPRD Bandarlampung terkait bakal menggunakan hak angket yang dinilainya harusnya untuk persoalan yang krusial dan sangat membahayakan. ”Namun ini hanya persoalan misskomunikasi saja dengan Wakil Wali Kota Bandarlampung, harusnya tidak bisa untuk membuat pansus,” ujar Budiman saat diwawanacarai di Kantor KPU Bandarlampung, Rabu (17/10). (rma/apr)
Kategori :