Radarlampung.co.id - Sejumlah daerah menolak pelaksanaan vaksinasi measles-rubella (campak dan rubela/MR). Atas sikap kepala daerah demikian, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta Kementerin Dalam Negeri (Kemendagri) untuk turun tangan.
\"Kalau (tidak mendukung vaksinasi MR, Red) itu statement gubernur, biar Mendagri yang mengingatkan,\" tutur Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Anung Sugihantono kemarin (13/9).
Pelaksanaan imunisasi MR di luar Jawa tidak berjalan mulus. Petugas di lapangan mengalami penolakan dari warga. Bahkan, ada yang melancarkan intimidasi kepada petugas imunisasi di lapangan.
\"Laporan yang masuk ke kami, ada di beberapa provinsi. Misalnya, Gorontalo dan Kalsel (Kalimantan Selatan, Red),\" terang Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kemenkes Vensya Sitohang di Kantor Staf Presiden
Anung menambahkan, terkait dengan kelanjutan vaksinasi MR, seluruh logistik vaksin dan sumber daya manusia (SDM) sudah disiapkan. \'\'Tetapi, sasaran (vaksinasinya, Red) nggak datang,\'\' ungkapnya.
Muncul saran supaya program vaksinasi MR dilakukan secara langsung dari satu rumah ke rumah lain (door-to-door). Namun, Anung menegaskan, Kemenkes harus berhati-hati. Sebab, mereka tidak ingin masyarakat menganggap ada pemaksaan kehendak untuk mengikuti program vaksinasi MR.
Minimnya capaian vaksinasi MR dikhawatirkan bisa memicu wabah di daerah setempat. Terkait dengan kemungkinan tersebut, Anung menyatakan bahwa sudah ada tata kelola klinisnya.
Dia mengungkapkan, hampir di semua daerah terjadi penolakan. Dalam konteks kampanye MR, daerah-daerah seperti Papua, Riau, dan Aceh masuk kategori cukup rawan untuk bicara capaian vaksinasi MR. Khusus untuk capaian vaksinasi MR di Papua, tantangan yang dihadapi di lapangan adalah persoalan geografis dan keamanan. (jpc/apr)
Tags :
Kategori :