radarlampung.co.id - Sekretaris Kabupaten Hamid H. Lubis, didampingi Kepala Bapelitbangda Tanggamus Hendra Wijaya Mega menghadiri sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 142/2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Ekraf) Nasional Tahun 2018-2025 di Hotel Grand Mercure, Bandung, Kamis (10/10).
Kegiatan yang digelar Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) Indonesia ini bertujuan menyamakan pemahaman pemerintah daerah tentang ekonomi kreatif pada umumnya, dan rencana induk ekonomi kreatif pada khususnya.
Hamid H. Lubis menyatakan, sesuai program prioritas Bupati Tanggamus Dewi Handajani dalam mengembangkan UMKM, perlu disinergikan dengan keberadaan Ekraf di kabupaten itu.
\"Contohnya dalam pembuatan desain batik dan sarung khas Tanggamus. Dengan desain yang lebih baik, dapat dipasarkan lebih luas dan bekerja sama dengan desainer nasional,” kata Hamid.
Menurut Hamid, ke depan pengembangan ekonomi kreatif di Tanggamus akan ditindaklanjuti dengan peraturan daerah dan roadmap. Dengan begitu program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan potensi lokal, berkesinambungan dan pencapaiannya lebih terukur.
“Melalui bidang ekraf, kita akan menitikberatkan kepada ekonomi kerakyatan, serta sinergitas dan kolaborasi dengan seluruh OPD untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena ekraf merupakan salah satu sektor yang memiliki prosentase besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru,” tandasnya.
Sementara Wakil Kepala BEKRAF Indonesia Ricky Joseph Pesik menyatakan, ekonomi kreatif memiliki potensi yang besar sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, ekraf juga dapat meningkatkan daya saing bangsa.
\"Oleh karena itu, tepat jika sosialisasi rencana induk ini diselenggarakan dalam rangka menyatukan pemahaman antara pusat dan daerah, untuk mengembangkan ekraf di daerah dan nasional,\" kata Ricky dalam sambutannya.
Sementara sosialisasi diisi oleh narasumber dari BEKRAF, Kementerian Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko PMK, serta Kemenko Maritim. (rls/ehl/ais)