“Kita akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat khususnya yang ada di kalsel demikian, juga provinsi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu DPD RI akan mengambil tindakan tegas terhadap konflik pertanahan yang ada di masyarakat yang ada di Indonesia maupun persoalan mafia tanah,” kata Fachrul.
“Kita akan mengundang selanjutnya adalah menteri kehutanan karena ini terkait beberapa kasus hutan dan kemudian terkait masalah pertambangan serta pihak kepolisian,” lanjut Fachrul.
DPD RI juga akan mengajak mitra terkait seperti Menteri Kehutanan, Kepolisian, KPK, dan pihak yang lainnya. Diwacanakan untuk membuat tim khusus agar kasus ini bisa diselesaikan dengan maksimal.
“Persoalan ini akan coba kita rapatkan dan membentuk Timja khusus. Bisa saja nanti akan kita pansuskan. Karena ini persoalan serius bukan hanya di Kalimantan selatan, tapu di seluruh Indonesia. Negara kita adalah negara hukum, tidak boleh ada tindakan- tindakan premanisme atau upaya upaya kriminalisasi terhadap masyarakat.” kata Fachrul.
Abdurrahman Bahasyim selaku Anggota Komite 1 DPD RI dapil Kalimantan Selatan berkomitmen untuk mengawal kasus ini sehingga masyarkat Kalsel merasa nyaman, aman, dan tentram bersama keluarganya di Kalsel. Abdurrahman menginginkan penegak hukum tidak tebang pilih dan bekerja secara profesional untuk mengayomi masyarakat dan menegakkan hukum yang seadil-adilnya di Indonesia.
“Kita ini sebagai perwakilan daerah menerima aspirasi, tentu saja yang disampaikan ini sungguh menyedihkan hati kita. Saya ingin daerah saya aman, nyaman, dan layak huni istilahnya. Artinya tidak ada intimidasi, mereka bisa berkehidupan dengan baik, layak, nyaman dengan keluarga mereka,” kata Abdurrahman.
“Kita sangat menginginkan penegak hukum tidak tebang pilih dan mensupport serta betul betul bekerja secara profesional tanpa memandang siapapun dan apapun,” lanjut Abdurrahman.
Komitmen itu ditunjukkan dengan memastikan akan ada tindak lanjut yang kongkrit terhadap permasalahan yang ada di Kalimantan Selatan. Aburrahman menegaskan jangan ada pembiaran terhadap pelanggaran hukum khususnya di Kalsel.
“Pasca ini akan ada tindaklanjut yang kongkrit mengenai permasalahan yang telah sampai kepada kita melalui aspirasi dari masyarakat. Kalau sampai ada mafia, sampai ada intimidasi apalagi kekerasan fisik yang sampai hilangnya nyawa, tentu ini oleh aparat harus diberikan atensi yang lebih kepada Kalimantan Selatan. Jangan ada pembiaran terhadap pelanggaran hukum yang ada di Kalimantan Selatan,” kata Abdurrahman. (rls/ang)