Mereka mempertanyakan proses pemetaan rekrutmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilakukan oleh Pemkab Pesawaran.
Kedatangan para guru honor ini meminta kepada Bupati Pesawaran agar dapat memperjuangkan nasib mereka dan diusulkan dalam proses pemetaan yang diminta oleh Kemenpan RB.
"Kedatangan kami ini meminta agar kami yang tidak mendapatkan SK dari pemda juga dapat ikut didata dalam link pendataan non ASN tersebut " kata perwakilan guru honor Rohjatnyoto, Kamis 25 Agustus 2022.
Diakuinya, memang sebelumnya para guru honor telah mendapatkan informasi terkait pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
BACA JUGA: Uang Senilai Rp 2,5 Miliar Berhasil Disita dari Kediaman Karomani oleh KPK
Namun dalam pemetaan tersebut hanya berlaku bagi guru honor yang mendapatkan SK dari pemerintah daerah atau digaji melalui dana APBD.
Sementara guru honor yang mendapat SK dari sekolah atau digaji melalui dan BOS, tidak dapat ikut dalam pemetaan tersebut.
"Sebab jika kami tidak didata disitu, apakah kami ini akan dihilangkan begitu saja. Sementara kami bekerja sudah sangat lama. Untuk itu, kami di sini berjuang dan bermediasi bagaimana solusi bagi kami jika seandainya kami tidak terdata disitu," ucapnya. (*)