Pemerintah Kabupaten/Kota diminta untuk mendata masyarakat miskin secara akurat. Sambil menunggu arahan dari Pemerintah Pusat terkait Bantuan Sosial, pastikan kondisi masyarakat stabil.
BACA JUGA:Momen Menarik Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J Perlihatkan Ferdy Sambo Bertemu dengan Bharada E
3. Kelancaran Distribusi
Kelancaran distribusi harus dikendalikan, jangan ada kemacetan sistem logistik
Dukungan TNI dan POLRI untuk distribusi daerah yang sulit dijangkau, serta pengamanan.
Memanfaatkan bansos, anggaran desa, misalnya untuk subsidi transportasi komoditas dari wilayah produsen ke konsumen.
BACA JUGA:Unggah Pas Foto Latar Biru, Celine Evangelista dan Marshel Bikin Geger Warganet
4. Komunikasi yang Efektif
Mengoptimalkan peran TPID baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Melakukan rapat koordinasi, menyusun peta produksi, peta kebutuhan, peta distribusi, peta perkembangan harga, dan peta masalah lainnya sebagai upaya melakukan pengendalian inflasi.
Rapat koordinasi pengendalian inflasi secara berkala dengan semua pemangku kepentingan, termasuk apparat penegak hukum.
Manfaatkan media sosial dan kelola informasi dengan baik untuk sosialisasi agar tidak ada keresahan masyarakat: panic buying, penimbunan barang, dll
Buat posko pengendalian inflasi daerah. Untuk itu segera disusun Tim Terpadu (Model pengendalian seperti COVID-19).
Dukungan dan pendampingan oleh BPKP dan Kejaksaan terkait pemanfaatan BTT.
Aktifkan Satgas Pangan di Provinsi dan semua Kab/Kota.
Koordinasi dengan Pertamina agar BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak digunakan untuk industry.
Dukungan Kepolisian Daerah terkait kesiapan operasi lapangan manakala terjadi penyimpangan/ penyelewenangan/penimbunan.