Sebab, kata Khaidarmansyah yang mengetahui lahan tersebut bersengketa atau tidak, yaitu pihak yang bersengkata itu sendiri atau BPN yang telah mengeluarkan sertifikat.
"Pertanyaaan kita kenapa mereka (Investor, red) punya sertifikat kalau lahannya sengketa," ungkapnya.
Kemudian, mengenai harapan PT Way Halim Permai yang ingin diundang pemkot untuk mediasi permasalah lahan untuk Super Block, pihaknya masih menunggu.
Sebab, saat ini perizinan untuk area Super Block belum keluar dan masih dalam on going process.
BACA JUGA:Mantan Bupati Lampura Agung Ilmu Mangkunegara Bebas Usai Dapat PB
Sebab, perizinannya berkaitan dengan provinsi, mengenai tata ruang dan lainnya.
Khaidarmansyah juga mempersilahkan PT Way Halim Permai jika mau mengajukan keberatan dengan membuat surat yang ditujukan ke wali kota Bandar Lampung.
"Silahkan buat surat dan tunjukan bukti mereka. Jadi kita adu bukti nanti. Kita akan mediasi kalau mereka punya juga bukti sertifikat dan investor punya sertifikat. Nanti rapat, kita undang juga BPN. Kita bahas kenapa ada dualisme kepemilikan," ungkapnya.
Tidak hanya itu, Khaidarmansyah juga menyampaikan bahwa pemkot akan berhati-hati dalam mengambil keputusan.
BACA JUGA:Ingat! Selingkuh dan Zina di Kampung Ini Ada Sanksinya
Dengan tidak merugikan salah satu pihak.
"Namanya pemerintah mengundang investor yess. Tapi kalau ada pihak yang dirugikan kita gak mau," tuturnya.
"Artinya lahan harus clear and clean. Clean bahwa itu bersih. Clear itu jelas bahwa ada hak kepemilikan, tidak melanggar tata ruang, tidak melanggar ruang terbuka hijau, dan lainnya. Aturan regulasi tetap kita ikuti," jelasnya.
Diberitakan sesebelumnyalahan seluas 20 Hektar di Way Halim direncanakan akan dibangun area Super Block oleh investor swasta asal Lampung.
Di dalam area Super Block tersebut nantinya akan ada Mall, Apartemen, Rumah Sakit, Hotel, Sekolah, pusat niaga, hingga perumahan.