RADARLAMPUNG.CO.ID - Tahun 2023 dana desa atau DD akan difokuskan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa berupa program penghapusan kemiskinan ekstrem.
Program tersebut akan mengacu kepada data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).
Hal itu terungkap di dalam rapat evaluasi oleh Kemenko PMK terkait kebijakan penggunaan dana desa 2022 dan pelaksanaan dana desa 2023.
Deputi Setwapres Suprayoga mengatakan, BLT Desa dan Dana Desa dapat dioptimalkan realisasinya untuk menghapus kemiskinan ekstrim Indonesia.
Di mana, pemerintah telah menargetkan bahwa kemiskinan ekstrim di Indonesia tahun 2024 mendatang mencapai 0 persen.
Untuk acuan sebuah desa menentukan KPM, Suprayoga meminta desa menggunakan data P3KE yang telah ditetapkan Kemenko PMK.
Sementara, Direktur Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa Kemendes PDTT, Luthfy mengatakan kebijakan Dana Desa Tahun 2023 akan melanjutkan kebijakan yang berfokus pada prioritas nasional.
Dimana, kata Luthfy pemerintah tahun 2023 telah menganggarkan Rp 70 triliun yang akan dialokasikan untuk 74.954 desa di 434 kabupaten/kota.
Lanjut Luthfy, dana desa 2023 memiliki prioritas nasional, seperti pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan dan penanganan kemiskinan yang ekstrem dalam bentuk BLT.
Setidaknya, desa mengalokasikan dana desa paling sedikit 10 persen dan banyak 25 persen untuk BLT.
Kemudian dana oprasional paling banyak dianggarkan dari dana desa tahun 2023 sebanyak 3 persen.
Untuk program ketahanan pangan dan hewani dianggarkan 20 persen paling sedikit 20% dari Dana Desa.