Penjabat (Pj) Bupati Tulang Bawang Qudrotul Ikhwan menjelaskan, pemerintah daerah akan mencoba mendorong penyelesaian alih lahan dari eks perusahaan ke pemerintah.
Menurut Qudrotul, yang menjadi permasalahan saat ini yakni proses penyerahan Hak Guna Usaha (HGU) dari eks perusahaan tambak udang ke pemerintah belum tuntas.
"Yang menjadi titik utama permasalahannya itu. Jika telah tuntas, apakah akan diserahkan ke pemerintah pusat, atau pemerintah pusat menyerahkan ke pemerintah daerah," kata Pj Bupati saat menerima audiensi Perhimpunan Petambak dan Pembudidaya Udang Wilayah (P3UW) Lampung beberapa waktu lalu.
Dijelaskannya, semua batas wilayah telah selesai dengan tahap menunggu Permendagri antara wilayah Mesuji dengan Tulang Bawang.
BACA JUGA:Tahun 2023, PUPR Tubaba Hanya Ada 14 Kegiatan, Ini Rinciannya
Prosesnya kini, lanjut Qudrotul, telah masuk dalam proses harmonisasi di Kemendagri.
"Sehingga setelah Permendagri keluar akan diketahui batasan wilayah pemerintah," ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah daerah akan menunggu terlebih dahulu proses serah terima.
Sebab, pemerintah tidak dapat membangun pada tanah milik swasta.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung itu menegaskan, Pemkab Tulang Bawang akan terus berkomitmen membantu usaha budidaya pertambakan udang di Bumi Dipasena agar menghasilkan produksi yang maksimal. (*)