Syarat-syarat yang harus dipenuhi calon pendaftar kartu prakerja gelombang 48 adalah, pendaftar merupakan warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas.
Pendaftar tidak sedang menempuh pendidikan formal. Kemudian sedang mencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena PHK serta pekerja atau buruh yang memerlukan peningkatan kompetensi kerja.
Pendaftar bukan merupakan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, prajurti TNI, Polri.
Kemudian bukan kepala desa dan perangkat desa, direksi komisaris, dewan pengawas BUMN atau BUMD.
BACA JUGA: Simak! Ini Daftar 10 Provinsi Lokasi Pelatihan Luring dan Hybrid Program Kartu Prakerja 2023
Saat pendaftaran, paling banyak dua NIK dalam satu kartu keluarga.
Sementara, pemerintah bakal menaikan saldo pelatihan Kartu Prakerja gelombang 48 yang akan diterima oleh setiap peserta.
Terkait kenaikan saldo pelatihan kartu prakerja gelombang 48, keterampilan peserta akan lebih dipertajam oleh pemerintah.
Dilansir dari akun instagram @prakerja.go.id, dengan bantuan saldo pelatihan yang ditingkatkan menjadi Rp 3,5 juta pada skema normal kartu prakerja maka penerima manfaat bisa mendapat kesempatan belajar lebih banyak.
BACA JUGA: Mau Tahu? Ini Cara Khusus Dapat Kartu Prakerja Gelombang 48 Sekaligus Bansos Lainnya
Para peserta bisa menggunakan saldo pelatihan secara bijak dengan cara memanfaatkan kesempatan yang ada untuk meningkatkan skill agar lebih dipertajam.
Dengan begitu nantinya dapat 5mendorong produktivitas, daya saing kerja, niat berusaha yang lebih tinggi dengan membuka kesempatan perekonomian baru yang lebih baik di masa depan.
Artinya, dengan naiknya saldo pelatihan kartu prakerja gelombang 48, diharapkan kemampuan dan skill para peserta bisa ditingkatkan melalui pelatihan yang disesuaikan dengan skema baru atau skema normal.
Untuk pelatihan program kartu prakerja gelombang 48 ini akan dilaksanakan secara online maupun offline. Durasinya lebih panjang selama 15 jam.
BACA JUGA: Update! 10 Provinsi Giliran Pertama Pelatihan Kartu Prakerja Gelombang 48
Pelatihan kartu prakerja secara offline akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan wilayah yang sudah ditetapkan di 10 Provinsi.