BANDARLAMPUNG, RADARLAMPUNG.CO.ID - Jika Anies Rasyd Baswedan meminang Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presidennya, maka DPD Parti Demokrat Lampung akan menjamin keberadaan saksi untuk mengawal suara pemenangan pilpres 2024.
Kepastian ini diutarakan oleh Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Daerah (BPOKK-Da) DPD Partai Demokrat Lampung Midi Iswanto, usai rapat konsolidasi diKantor DPD Partai Demokrat Lampung, Selasa 31 Januari 2023.
"Saya kini ditugaskan menjadi Ketua Satgas Saksi. Kalau mas AHY dipinang Mas Anies menjadi Cawapres, maka Demokrat Lampung jamin saksi untuk mengawal suara pemenangan Pilpres," kata Midi Iswanto.
Midi Iswanto melanjutkan, DPD Partai Demokrat Lampung siap menjamin keberadaan saksi di Tempat Pemungutan Suara ( TPS ) di mana, di Lampung terdapat 27.309 TPS.
BACA JUGA:Andika Kangen Band Inisiasi Program Jam 14.00WIB Curhat Bareng Demokrat
"Demokrat Lampung menjamin saksi kita adalah saksi militan. Sebab, yang ditugaskan sebagai saksi adalah, masing-masing dari ketua ranting," tegas Midi Iswanto.
Jadi, kata Midi Iswanto, dengan adanya saksi TPS yang juga kader Partai Demokrat, sudah dapat dipastikan suara akan terkawal dengan baik.
"Untuk pendanaan kami sudah siapkan. Jadi juga, yang caleg juga jangan ragu. Terlebih jika Mas AHY dipinang mas Anies," kata dia.
Ketua DPD Partai Demokrat Lampung Edy Irawan Arief menambahkan, koalisi perubahan secara tersirat sudah terbentuk, saat ini tinggal menunggu bagaimana mengenai legalitasnya.
BACA JUGA:Ketum Partai Demokrat AHY Konsolidasikan Mesin Partai di Lampung
"Itu sedang dipersiapkan. Sesuai AD/ART, nantinya itu akan ditandatangani leh Ketua Umum AHY, dan Ketua Majelis Tinggi pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)," ujar Edy Irawan Arief.
Dijelaskan dia, pasca diumumkannya dukungan Demokrat dan PKS ke Anies Baswedan sebagai Calon Presiden, DPD Partai Demokrat Lampung belum menerima arahan lebih lanjut.
"Tapi yang jelas, Partai Demokrat ke Anies itu sudah terjadi. Tentunya akami akan menjalin komunikasi dengan NasDem dan PKS. Mengenai hal lain misalnya, pembentukan Sekber, kami masih perlu arahan," jelasnya.
"Kalau komunikasi non formal, sampai ke tingkat ranting boleh melakukan. Asal jangan yang jangan yang berkaitan dengan legalitas," imbuhnya.
BACA JUGA:Fix, Ketum Partai Demokrat AHY ke Lampung, ini Agendanya