Kebijakan tersebut diharapkan dapat terkait tentang pemulihan pesisir pantai akibat abrasi karena air pasang, maupun penegakan hukum terhadap para perambah liar yang telah mengalih fungsikan hutan bakau atau green belt menjadi tambak-tambak liar. (*)
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="360px" width="336px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)