RADARLAMPUNG.CO.ID - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Provinsi Lampung meluas.
Diketahui, ETPD merupakan upaya mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital.
Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiyono mengatakan, semakin luasnya ETPD setelah 15 pemerintah daerah di Lampung berada di dalam kategori digital.
BACA JUGA:Jadi Tersangka Korupsi, Anggota DPRD Tanggamus Lampung Ditahan, Bak Peribahasa Mulutmu Harimaumu
Adapun satu pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pesisir Barat pada Semester I tahun 2023 mengalami kenaikan status dari pemerintah daerah berkembang menjadi maju.
Untuk Tim Perencanaan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Lampung, telah terbentuk semua. Baik itu di Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota di Lampung.
Dengan naiknya status Pesisir Barat ini, kata Budiyono, membuat Indeks ETPD Lampung semester I tahun 2023 mengalami peningkatan di banding semester sebelumnya.
Dari data yang disampaikan Budiyono, perkembangan indeks ETPD pemerintah daerah di Lampung setiap tahunnya terus mengalami peningkatan menuju digital.
BACA JUGA:Benarkah Kenaikan Gaji PNS Capai 10 Kali Lipat? Begini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani
Pada semester II tahun 2022, ada 15 pemerintah daerah berstatus digital, dan 1 pemerintah daerah berstatus berkembang.
Lanjut Budiyono, ada beberapa kendala dalam implementasi ETPD di Lampung.
Paling tinggi kendalanya, karena minat masyarakat dalam bertransaksi non tunai dibanding transaksi digital dilingkungan pemerintah daerah.
Lalu, infrastruktur IT dan jaringan telekomunikasi atau internet.
BACA JUGA:Unila Jalin Kerjasama Dengan Kemenhub, Bahas Soal Terminal Rajabasa Jadi Laboratorium Pendidikan