Terutama dalam memantau dan memberikan peringatan kepada individu yang diduga terlibat penyebaran pesan kebencian dan kekerasan.
Komjen Rycko Amelza Dahniel juga menekankan bahwa pemerintah tidak bakal sanggup mengontrol seluruh tempat ibadah.
Karena itu, dari para tokoh agama atau masyarakat yang mengetahui adanya tempat-tempat ibadah digunakan untuk menyebarkan rasa kebencian, menyebarkan kekerasaan.
Selanjutnya, mereka yang terindikasi menebar gagasan kekerasan dan anti moderasi beragama dapat dipanggil, untuk diberikan edukasi.
BACA JUGA: Cair Gratis, Nikmati Saldo DANA Rp 179 Ribu, Langsung Masuk ke E-Wallet
Diberikan pemahaman, ditegur dan peringatan yang disampaikan oleh aparat setempat.
Jika terjadi perlawanan atau mengulangi hal yang sama, masyarakat bisa menindaklanjuti dengan menghubungi aparat.
“Kalau pemerintah yang mengontrol (tempat ibadah), tak akan sanggup,” tandasnya.
BNPT juga sudah melakukan studi banding ke sejumlah negara. Di antaranya Singapura, Malaysia, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Maroko.
BACA JUGA: Mau Tahu Uang Koin Kuno Termahal Indonesia? Ini Daftarnya
Pemerintah negara-negara ini menerapkan kendali langsung terhadap tempat ibadah.
Namun situasi berbeda ada di Indonesia. Karena itu diusulkan mekanisme kontrol yang bersifat kolaboratif dengan melibatkan masyarakat.
Diketahui, Komjen Rycko Amelza Dahniel mengusulkan mekanisme moderasi beragama di rumah ibadah, menanggapi pernyataan anggota Komisi III DPR Irjen Pol (Purn) Safaruddin.
Di mana, ia menyinggung adanya karyawan PT KAI yang terpapar paham radikal beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Pinjam Modal Sampai Rp 500 Juta lewat KUR Bank BRI? Bisa, Ini Syarat dan Ketentuannya
Safaruddin menyatakan, ada sebuah masjid di kawasan Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur, yang kerap kali konten dakwahnya mengkritik pemerintah.