Kemudian, Bappeda dengan nilai transaksi Rp 847,7 juta; Biro Adbang Rp 5,6 juta; Biro Hukum Rp 64,5 juta; Biro Kesra Rp 1,5 miliar; Biro Organisasi Rp 187,6 juta; Biro Pemerintahan dan OTDA Rp 400 juta; BPBJ Rp 328,5 juta.
Biro Perekonomi dengan nilai transaksi Rp 28 juta; Biro Umum Rp 21 miliar; Dinas BMBK Rp 825,1 juta; DKP Rp 136,8 juta; Dinas Kesehatan Rp 15,8 miliar; Diskominfotik Rp 9,5 miliar; Dinas Koperasi dan UKM Rp 209,7 juta.
Lalu, DLH dengan nilai transaksi Rp 686,5 juta; Disparekraf Rp 67,7 juta; Dinas PMDT Rp 795,5 juta; Dinas PPPA Rp741,5 juta; Dispora Rp 299 juta; Disdikbud Rp 2,8 miliar; Dinas PSDA Rp 162,6 juta; Dishub Rp128,4 juta.
BACA JUGA:Pinjaman KUR BCA Mulai Rp 5 Juta Hingga Rp 100 Juta, Begini Syarat dan Rincian Angsuran Per Bulan
Disperindag dengan nilai transaksi Rp 620,5 juta; Dinas Perkebunan Rp 58,5 juta; Dinas PKPCK Rp 1 miliar; Dinas Peternakan Rp 2,5 miliar; Dinas Sosial Rp 4,9 miliar; Disnaker Rp 137,2 juta; Inspektorat Rp 746 juta; RSJ Rp 3,2 miliar; RSUDAM Rp 56,7 miliar; Satpol PP Rp 96,2 juta; serta Setwan Lampung Rp 10,3 miliar. (*)