Sedangkan, yang dinonaktifkan tersebut adalah BPJS program UHC yang ditanggung APBD.
Lebih lanjut Imam Subekti, untuk BPJS program UHC yang masih aktif per 1 Desember sebanyak 23.331.
"Bila keadaan darurat, untuk yang non aktif tetap dapat diaktifkan kembali,"jelas Imam Subekti.
Sementara Sekretaris Badan Pengelola Keungan dan Aset Daerah Sukartono menjelaskan, untuk tahun 2023 alokasi anggaran untuk BPJS program UHC pada APBD sebesar Rp42 miliar dari usulan Rp56 miliar.
BACA JUGA:Urban Classic! Motor Listrik dari Evoke Motorcycles yang Memiliki Torsi Lebih dari 200 Nm
"Anggaran pembayaran BPJS program UHC itu bersumber dari dana bagi hasik pajak rokok,"jelas Sukartono. (*)