RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyebut ada 80 orang ASN akan pensiun di tahun 2024.
Kepala BKD Bandar Lampung Herliwaty yang juga masuk ke dalam ASN pesiun itu mengatakan, sebanyak 80 orang telah mengajukan pensiunnya sejak April 2023 lalu.
"Sampai di bulan April sudah kita hitung yang pensiun itu ada 80 ASN yang mendapatkan persetujuan SK Pensiun, termasuk saya di bulan Juli 2024 nanti," katanya, Minggu, 21 Januari 2024.
Menurutnya, dari sekian banyak ASN yang pensiun itu satu orang mengajukan pensiun dini, berasal dari Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung.
BACA JUGA:Waspada! Jelang Pemilu, Beredar Uang Palsu, 2 Pemuda Diamankan Polres Pringsewu Lampung"Ada satu orang dari Dinas Pariwisata, tapi pengajuannya belum selesai insya Allah April selesai," ujarnya.
Dari semua yang pensiun tahun ini, 50% di antaranya adalah para guru.
Selebihnya ada yang berasal dari beberapa pejabat OPD, seperti Kepala BKD, Asisten III Yanwardi, dan Asisten II Tole Dailami yang bakal pensiun bersamaan.
"Lebih dari 50 persen di antaranya adalah guru, sisanya di OPD lainnya," sebut Herliwaty.
BACA JUGA:Penuhi 5 Syarat Penting Sebelum Daftar Kartu Prakerja Gelombang 63
Dengan begitu, kata Herliwaty, tidak menutup kemungkinan guru dan tenaga kesehatan akan mendapatkan formasi CPNS lebih banyak tahun ini, mengingat banyaknya yang pensiun.
Di mana, untuk CPNS bakal dibuka pada Mei 2024. Pihaknya mengaku belum mendapatkan berapa formasi yang bakal diberikan kementrian untuk Kota Bandar Lampung.
"Untuk CPNS kita memang sudah mendapatkan surat Menpan RB pemberitahuannya, tapi kita belum diberikan berapa formasi yang akan diberikan," ungkapnya.
"Kita hanya diminta merekap dan saat ini kita masih mendata kebutuhan PNS dulu, berkas kita harus masuk sekitar 31 januari 2024 ini ke pusat," ucapnya.
BACA JUGA:Spesifikasi dan Harga Tablet Rugged Lewat Seri Oukitel RT7 TITAN, Bawa Kamera 48MP serta RAM 12GB
Soal Kepala OPD yang rangkap jabatan, Herli menyebut uji kompetensi untuk pergantian seperti BPPRD, Diskes, Dinas Pariwisata, Dispora, Dinas PU, Diskominfotik, dan Dinas Ketahahan Pangan.