RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menyerahkan hasil laporan Rakerda Pertanggungjawaban APBD 2023 pada saat rapat Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung, Senin 27 Mei 2024.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I Aderli Imelia Sari.
Ketua DPRD Bandar Lampung Wiyadi yang terlihat hadir tampak duduk bersebrangan dengan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana.
Di hadapan para anggota DPRD Bandar Lampung, Eva Dwiana memaparkan bahwa Pemkot telah menyusun laporan anggaran yang telah diaudit oleh BPK RI perwakilan Lampung.
BACA JUGA:Opin WTP Bukan Semata Prestasi, Tapi...
Hasil audit laporan keuangan kota, kata dia, dinyatakan WTP atau sesuai standar akuntansi pemerintahan, dikelola sesuai Perundang-undangan.
Esensi belanja dan pendapatan daerah pada tahun 2023, PAD Bandar Lampung dianggarkan Rp 1,3 triliun dengan realisasi Rp 694,6 miliar lebih atau tercapai 52,67 persen lebih dari target yang ditentukan, dan beberapa anggaran lainnya.
Pasca pemaparan, delapan Fraksi yang ada menerima dan mengapresiasi laporan tersebut.
Hanya saja dua diantaranya diiringi kritik keras, yakni dari Fraksi PDIP dan PKS.
BACA JUGA:Terbaru! Cek Syarat Nilai Ijazah dan Rapor Pendaftaran Sekolah Kedinasan Kemenhub 2024
Ya, selain menyampaikan apresiasi, jubir Fraksi Partai PDIP Sri Jamsari menyebut harus melontarkan pesan pedas untuk wali kota supaya lebih serius dalam menangani banjir parah yang ada --mulai dari akhir Desember 2023 hingga awal tahun 2024.
Diutarakan, berdasarkan data yang mereka peroleh realisasi anggaran pendapat ada pada angka 78,48 persen sedangkan 21,52 persen belum tercapai target.
Pada sektor belanja daerah baik operasi maupun modal realisasi 78,65 persen dan 73,12 persen.
"Kami mengapresiasi upaya Pemkot Bandar Lampung yang bekerja keras dalam mengelola keuangan daerah, tapi angka tersebut menunjukkan masih ada uang cukup besar dalam meningkatkan efektivitas dalam mengelola anggaran," ungkapnya.
BACA JUGA:Pilkada Mesuji Demokrat Bakal Usung Edi Azhari sebagai Calon Bupati.