a. Perantau
b. Penghuni apartemen, Pemilih diwilayah rawan (konflik, bencana, relokasi pembangunan)
c. Pemilih yang bekerja di Kota/Kabupaten tetapi bertempat tinggal di Kota/Kabupaten lain.
d. Pemilih dalam zona tapal batas wilayah tertentu dimana secara administrasi berbeda dengan wilayah mereka tinggal
2. Pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih;
3. Pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam daftar pemilih;
4. Pemilih yang pindah domisili yang belum menyelesaikan urusan administrasi perpindahan Domisili;
5. Pemilih dengan permasalahan administrasi kependukukan;
6. Pemilih yang tidak sesuai antara data di Form A Daftar Pemilih dengan data yang tertera pada KTP-el, Kartu Keluarga, dan/atau Identitas kependudukan Digital (IKD) di TPS bersangkutan;
7. Pemilih penyandang disbalitas tidak tercatat dalam kolom ragam disabilitas;
8. Pemilih yang beralih status TNI/POLRI dari/ke Masyarakat sipil;
9. Pemilih yang menghuni Rumah Tahanan (Rutan)/Lembaga Pemasyarakatan; dan
10. Warna Negara Asing (WNA) yang tercantum dalam daftar Pemilih
Lebih lanjut, sudah diketahui bersama Bahwa ditingkat Kelurahan/Desa Jajaran Pengawas Pemilu hanya ada 1 (satu), sedangkan di Kelurahan/Desa tersebut banyak memiliki TPS. maka dari itu Bawaslu Provinsi Lampung mengimbau kepada Masyarakat Apabila selama pelaksanaan Coklit jika menemukan yang tidak taat prosedur atau adannya dugaan pelanggaran lainnya segera laporkan ke jajaran Bawaslu terdekat baik Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, maupun Panwaslu Kelurahan/Desa setempat.
Walaupun demikian Jajaran Provinsi Lampung tetap berupaya untuk melaksanakan pengawasan pada tahapan coklit secara melekat dari jajaran Bawaslu Provinsi hingga jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa.
Bawaslu Provinsi Lampung berharap dengan peluncuran Posko Kawal Hak Pilih, masyarakat yang memiliki kendala terkait hak pilih selama penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan 2024 dapat menyampaikannya melalui Posko Kawal Hak Pilih di kantor maupun media sosial jajaran Bawaslu Provinsi Lampung. (*)