RADARLAMPUNG.CO.ID - Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Shipowners Association (DPC INSA) Lampung dan DPW ALFI/ILFA Lampung berharap Pelindo dapat memaksimalkan transformasi digitalisasi yang telah diterapkan di Pelabuhan Panjang.
Sebab, dengan digitalisasi tersebut, layanan kepada pengguna jasa dapat bebas dari pungutan liar (pungli).
Demikian disampaikan Pelindo Regional 2 Panjang melalui keterangan tertulisnya yang diterima Radarlampung.co.id, pada Minggu 7 Juli 2024.
Ketua DPC INSA Lampung H. Yusirwan menyampaikan, layanan atas aktivitas kapal di Pelabuhan Panjang saat ini dapat dilakukan dengan mudah dan transparan dengan penerapan teknologi.
BACA JUGA:Pengelolaan Risiko ESG Kuat, Rating Sustainalytics BRI Terus Membaik
“Saat ini permintaan atas layanan kapal kepada Pelindo dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, melalui aplikasi digital, sehingga prosedurnya menjadi lebih ringkas dan tidak lagi diperlukan kontak fisik di loket," ujar Yusirwan.
Hal ini, kata Yusirwan, efektif menutup celah tindakan pungli di Pelabuhan Panjang. Dengan digitalisasi, detail informasi layanan juga menjadi transparan, sehingga pihaknya merasa lebih nyaman.
Hal serupa disampaikan Ketua Dewan Pengurus Wilayah ALFI/ILFA Lampung H. Zamzani Yasin yang juga mengapresiasi langkah yang dilakukan Pelindo Regional 2 Panjang terhadap layanan yang dilakukan terhadap EMKL.
Menurutnya, saat ini kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Panjang tidak bisa sembarang. Hanya kendaraan yang sudah memiliki Single Truck Identification Data (STID) yang bisa memasuki wilayah Pelabuhan Panjang.
Sehingga potensi terhadap tindakan pungli sangat minim untuk dilakukan. Karena sebelum masuk pelabuhan para perusahaan EMKL harus meng upload data kendaraan pada sistem Phinnisi beserta nama kapal dan jumlah tonase bongkar muat yang akan dikerjakan.
"Jadi seluruh permintaan pelayanan hingga laporan kegiatan dapat termonitor secara bersama dengan stakeholder terkait dan transparan secara pelaporannya," ujarnya.
Terpisah, GM Pelindo Regional 2 Panjang Imam Rahmiyadi mengatakan, transformasi digitalisasi yang telah diterapkan bertujuan untuk memangkas birokrasi dan mempermudah pengguna jasa dalam melakukan aktifitas kepelabuhanan nya.
Hal tersebut menurut Imam Rahmayadi sebagai bentuk komitmen pihaknya dalam memberantas pungli dan suap.
BACA JUGA:Terlilit Utang, Anggota DPRD Bandar Lampung Nekat Gelapkan Mobil Rental