Dirinya mengakui bahwa permasalahan yang muncul jelang pilkada adalah permasalahan infrastruktur.
BACA JUGA:Ini Jurus BRI Kelola NPL UMKM Tetap Rendah Dibawah Industri Perbankan Nasional
BACA JUGA:Terungkap! Ini Identitas Jasad Anonim yang Ditemukan Mengambang di Aliran Sungai Gang Podang TkT
"Tapi yang lebih penting kami tidak hanya menyelesaikan permasalah infrastruktur saja. Lamsel ini ada 17 kecamatan dan sekitar 260 desa," tuturnya.
"Jadi begini, dengan panjang jalan yang luas. Kami tidak pernah menyerah dan terus berupaya semaksimal mungkin untuk bagaimana bisa merealisasikan keinginan masyarakat tentang infrastruktur," sambungnya.
Namun, menurut Nanang Ermanto, infrastruktur bukan hanya satu jaminan saja. Tapi pihaknya punya program-program lain sehingga capaian Lamsel lebih baik dari pada yang lalu-lalu.
Nanang Ermanto pun mengklaim, jika tidak ada pilkada serentak, Pemkab Lamsel memiliki anggaran untuk infrastruktur.
BACA JUGA:Masuk 50 Besar ADWI 2024, Pekon Kiluan Negeri Tanggamus Lampung Dapat Kunjungan Tim Kemenparekraf
Tetapi saat ini, ada anggaran yang harus dialokasikan untuk pelaksanaan pilkada serentak pada November 2024 mendapat.
"Sebetulnya untuk infrastruktur kalau tahun ini tidak ada pilkada serentak anggaran kita ada untuk pembangunan infrastruktur," ucapnya.
"Nah ini yang jadi permasalahan juga. Ini agar masyarakat bisa mengetahui juga bahwa banyak anggaran kita untuk pilkada serentak," tuturnya.
Lanjut Nanang Ermanto, Pemkab Lamsel selalu menjadi bahan masukan dan evaluasi terhadap setiap kriteria atau masukan terkait infrastruktur yang dilakukan oleh media massa, LSM, masyarakat, dan lainnya.
BACA JUGA:Kevin Lilliana Ajak Generasi Muda Implementasikan Nilai Pancasila dalam Kehidupan
BACA JUGA:Teknokrat Lepas Mahasiswanya Ikuti Kejuaraan Go Kart Nasional
"Itu kita tanggapi positif memang keadaannya seperti itu," ucapnya.