Jika itu terjadi maka secara otomatis dari nasional sampai provinsi hingga kabupaten menurutnya bisa selaras.
BACA JUGA:Gitaris BB Kejari Way Kanan Serahkan Barang Bukti Kejahatan Kepada Korban
BACA JUGA:KPU Mesuji Tetapkan DPS 170.443 Mata Pilih
"Tapi apakah tujuan ini akan mulus atau tidak karena ada gerakan yang ingin melawan kotak kosong dan pernah terjadi di Sulawesi," ucapnya.
Dan ketika kotak kosong yang menang, ini merupakan suatu gerakan yang membuat demokrasi itu bisa berjalan.
Menurutnya juga, jika melawan kotak kosong seolah-olah masyarakat digiring ke salah satu calon yang didukung semua partai, artinya itu demokrasi semu.
Memang bagi orang yang mengharapkan itu mungkin itu hal bagus karena gampang dan tidak perlu kerja keras.
BACA JUGA:Wali Kota Bandar Lampung Tinjau Sejumlah Pembangunan, Salah Satunya Pemugaran Tugu Adipura
BACA JUGA:Wali Kota Bandar Lampung Ajak Masyarakat Ke Puskesmas Jalani PIN Polio Tahap Kedua
Namun dalam sisi pendidikan politik, ada kemunduran dalam mewujudkan demokrasi yang diharapkan.
Sementara, Wakil ketua DPD Partai Gerindra Lampung Mikdar Ilyas mengatakan, melawan kotak kosong tidak dipersalahkan.
Menurutnya, hal ini karena dari masing-masing partai menilai yang layak merupakan kandidat itu.
"Dalam undang-undang pun tidak dipermasalahkan maka sah saja," ucapnya.
BACA JUGA:Beredar Kabar, Ini Sosok Kuat Pengganti Airlangga, Golkar Lampung Minta DPD II Tetap Solid
BACA JUGA:Kuntadi, Sosok Jaksa Pembongkar Korupsi Timah Rp 271 T yang Promosi Jabatan Jadi Kajati Lampung
Ia menyebutkan, saat ini partai memiliki penilaian tersendiri, ketika partai menilai si A yang memang pantas maka otomatis partai akan mendukung.