Di sisi lain, ketidakpuasan kepala daerah terhadap kinerja birokrasi justru bisa menjadi indikasi adanya kesadaran kritis terhadap kelemahan sistem pemerintahan daerah.
"Dari dua fenomena tersebut, kepala daerah yang visioner harus mampu menyeimbangkan antara kepuasan dan ketidakpuasan melalui pendekatan yang reflektif," terangnya.
Kepuasan, menurut Soma dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa beberapa kebijakan telah berjalan sesuai rencana, tetapi tetap harus disertai evaluasi kritis agar arah pembangunan tidak menyimpang.
Sebaliknya, ketidakpuasan harus dimaknai sebagai pemicu untuk memperkuat reformasi birokrasi dan memperbaiki sektor-sektor yang belum memberikan kepuasan kepada masyarakat.