RADARLAMPUNG.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menekankan pentingnya memperkuat keterbukaan informasi publik serta sistem pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) se-Provinsi Lampung.
Hal itu disampaikan Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, kepada awak media usai Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Lampung, di Balai Keratun, Rabu 5 November 2025.
Menurut Setyo, dua aspek tersebut menjadi fondasi utama dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di tingkat daerah.
Transparansi dan akuntabilitas, katanya, tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus diterapkan secara nyata mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.
BACA JUGA:Polres Mesuji Bersama Forkopimda Gelar Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi
“Transparan berarti segala sesuatunya, kalau bisa, dibuka saja. Apa yang menjadi informasi publik boleh diketahui masyarakat, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan,” ujar Setyo.
Ia menambahkan, akuntabilitas bukan hanya sekadar pelaporan administratif, tetapi juga mencakup proses evaluasi dan kajian terhadap hasil kerja pemerintah daerah.
"Akuntabilitas itu bukan sekadar laporan, tapi juga dikaji. Ada inspektorat, ada BPKP, ada BPK, dan banyak pihak yang menilai. Dengan proses itu, semua kegiatan bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak ada yang coba-coba melakukan penyimpangan,” tegasnya.
KPK, lanjut Setyo, hadir untuk memperkuat aspek pencegahan dengan memberikan pemahaman bagi kepala daerah dan jajaran baru di Provinsi Lampung.
BACA JUGA:Laporan Pinjaman KUR Gunakan Agunan Sampai Ke Menkeu Purbaya, Segera Lakukan Investigasi
Setyo juga menekankan pentingnya belajar dari pengalaman masa lalu agar praktik penyimpangan tidak kembali terjadi.
“Harapannya, masa lalu menjadi pengingat atau warning agar itu tidak terjadi lagi di masa sekarang. Kami datang untuk kepentingan pencegahan, memberikan materi agar kejadian yang lalu tidak terulang. Semua pihak punya peran penting dalam menjaga integritas,” tuturnya..
“Kami datang untuk kepentingan pencegahan, memberikan materi agar kejadian yang lalu tidak terulang. Semua pihak punya peran penting dalam menjaga integritas,” sambungnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik langkah KPK dalam memperkuat sinergi pemberantasan korupsi di daerah.