RADARLAMPUNG.CO.ID– Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan bahwa seluruh program yang dijalankan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata.
Penegasan tersebut disampaikan Jihan saat menghadiri Rapat Pleno Pelaksanaan Program Kerja TPAKD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026 di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Kamis 11 Juni 2026.
Rapat pleno yang digelar bersama Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia Perwakilan Lampung, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung itu menjadi forum evaluasi pelaksanaan program, penetapan target, serta penyusunan langkah strategis untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan di Lampung.
Menurut Jihan, keberhasilan TPAKD tidak dapat diukur hanya dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Lebih dari itu, program-program yang dijalankan harus mampu menurunkan angka kemiskinan, memperkuat kapasitas UMKM, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
BACA JUGA:Rumah Daswati Resmi Jadi Cagar Budaya, Jejak Lahirnya Provinsi Lampung Kini Dilindungi
"Fokus utama TPAKD adalah pada outcome. Jangan hanya melaksanakan program sebagai seremonial atau sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi benar-benar berpatokan pada hasil yang ingin dicapai untuk masyarakat," tegas Jihan.
Ia menilai akses terhadap layanan keuangan menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, regulator, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat.
Berdasarkan laporan Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, sepanjang tahun 2025 hingga Maret 2026 TPAKD telah melaksanakan 42 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau hampir 12.500 peserta di 14 kabupaten/kota.
BACA JUGA:HUT ke-62 Provinsi Lampung, Wagub Jihan Nurlela Tegaskan Arah Lampung Maju dan Berdaulat Ekonomi
Selain itu, terdapat 25 kegiatan business matching yang mempertemukan pelaku usaha dengan lembaga pembiayaan.
Hampir 60 persen kegiatan tersebut difokuskan untuk mendukung pengembangan UMKM, pemberdayaan perempuan, pelajar, dan masyarakat umum.
Otto menjelaskan, program-program TPAKD juga diselaraskan dengan program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung, yakni Desaku Maju yang dipadukan dengan Desa Perkasa.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi desa yang lebih kuat, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, desa wisata hingga industri kreatif.
BACA JUGA:Kemantapan Jalan Provinsi Lampung Meningkat di 2025, Konektivitas Diperkuat Dukung Swasembada Pangan