Melalui surat bernomor 900.1.13.1/416/VI.03/2026, gubernur meminta kepala daerah memastikan ASN di lingkungan masing-masing, termasuk keluarga ASN, memenuhi kewajiban PKB.
Dalam surat itu juga ditegaskan agar kepala perangkat daerah segera menyelesaikan tunggakan PKB kendaraan dinas yang berada di lingkungan satuan kerja masing-masing.
Penegasan kembali disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan melalui surat tertanggal 24 Juli 2026 dengan nomor 900.1.13.1/683/VI.03/2026 tentang ASN Taat Pajak Kendaraan Bermotor.
Dalam surat tersebut, kewajiban membayar PKB, memutasikan kendaraan bernomor polisi non-BE, serta melunasi pajak kendaraan dinas menjadi bagian dari indikator kinerja pimpinan OPD.
BACA JUGA:Dua Alumni Teknik Komputer Teknokrat Lolos MagangHub GGP, Isi Posisi IoT Engineer
Artinya, kepatuhan pajak kendaraan kini tidak lagi sekadar persoalan administrasi, tetapi ikut dikaitkan dengan evaluasi kinerja perangkat daerah.
Saipul mengatakan, Bapenda juga telah menyurati OPD di lingkungan Pemprov Lampung. Surat Gubernur dan Sekda tersebut menjadi pengingat agar masing-masing kepala OPD menyelesaikan persoalan tunggakan kendaraan dinas.
“Dalam surat Pak Sekda, kepatuhan pembayaran pajak kendaraan ini akan menjadi tolok ukur kinerja masing-masing OPD,” ujarnya.
Sementara itu, besaran potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 19 ribu kendaraan tersebut belum dapat dihitung secara pasti.
BACA JUGA:Dua Alumni Teknik Komputer Teknokrat Lolos MagangHub GGP, Isi Posisi IoT Engineer
Saipul mengatakan nilai pajak kendaraan dinas relatif tidak besar dan sangat bervariasi, antara lain dipengaruhi jenis serta usia kendaraan.
Untuk mempercepat penyelesaian tunggakan, Pemprov Lampung juga telah menyediakan program keringanan PKB 2026. Kendaraan dengan tunggakan satu tahun atau lebih dapat menyelesaikan kewajiban dengan membayar pokok PKB tahun berjalan serta 50 persen pokok tunggakan tahun pertama, sementara sisa tunggakan dan denda dihapus sesuai ketentuan program.
Khusus kendaraan yang taat membayar pajak, tersedia diskon PKB tahun berjalan hingga maksimal 25 persen berdasarkan masa kepatuhan pembayaran.(*)