Komisi XII DPR RI, lanjut Putri, telah menyampaikan masukan kepada Pertamina Patra Niaga agar melakukan pembinaan terhadap mitra pengelola SPBU, terutama terkait tata kelola pelayanan dan pengawasan penyaluran BBM subsidi.
Ia juga mengungkapkan, sekitar 80 hingga 91 SPBU di Lampung telah mendapat teguran terkait persoalan pengawasan. Sebagian kasus, menurut dia, telah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan, antrean BBM yang terjadi belakangan ini bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan.
Pemerintah Provinsi Lampung, kata dia, memastikan stok BBM dalam kondisi aman, tetapi peningkatan kebutuhan belum diimbangi dengan optimalisasi pelayanan di lapangan.
BACA JUGA:Pemprov dan DPRD Lampung Sinergi Awasi Distribusi BBM Subsidi
“Antrean kendaraan meningkat hampir 23 sampai 26 persen, sementara biasanya kita tidak menangani volume sebanyak ini,” ujarnya.
Untuk mengurai antrean, Pemprov Lampung akan mendorong pembenahan standar operasional prosedur (SOP) SPBU, mencegah kecurangan, serta memastikan BBM subsidi disalurkan kepada masyarakat yang berhak.
Mirza juga menyatakan pemerintah daerah siap membantu Pertamina memeriksa kesesuaian data STNK dan kendaraan sebelum aturan resmi terkait pemeriksaan tersebut diterbitkan.
Langkah itu menyusul temuan ketidaksesuaian data dalam sidak. Pengawasan diharapkan dapat diperkuat agar BBM subsidi tidak dinikmati kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan.
BACA JUGA:Pemprov dan DPRD Lampung Sinergi Awasi Distribusi BBM Subsidi
Di sisi lain, usulan penambahan kuota BBM subsidi untuk Lampung masih dalam proses kajian Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief mengatakan, usulan tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan BBM secara nasional.
“Tambahan kuota masih kami kaji secara nasional. Prosesnya masih berjalan dan nanti akan kami perbarui,” ujarnya.
Putri menyebut, kuota BBM yang tersedia saat ini telah terserap sekitar 80 persen. Evaluasi penambahan kuota diperlukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), sehingga pasokan tetap mencukupi.
BACA JUGA:Mahasiswa Teknokrat Juara Nasional Cyber Security di TechTonic Expo 2026
Meski demikian, penambahan kuota bukan satu-satunya solusi. Pembenahan pelayanan, ketepatan verifikasi kendaraan, dan pengawasan terhadap penyalahgunaan subsidi dinilai menjadi pekerjaan yang harus berjalan bersamaan.