Terkait dugaan penyimpangan seperti modifikasi tangki dan penimbunan BBM, Eman menegaskan penindakan terhadap pelaku merupakan ranah aparat penegak hukum. BPH Migas, kata dia, terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan badan usaha untuk meminimalkan praktik tersebut.
Sidak ini menjadi sorotan terhadap dua persoalan sekaligus: efektivitas pelayanan SPBU dan ketepatan sasaran penyaluran BBM subsidi.
Di tengah antrean yang semakin panjang, pengawasan tidak cukup hanya memastikan ketersediaan stok, tetapi juga harus menjamin setiap liter BBM subsidi diterima oleh pihak yang berhak.(*)