Sekolah Swasta di Jabar 'Terjebak' Skema BPMU Diganti Beasiswa, Janji Tebus Ijazah Ala KDM Gagal Terealisasi?

BACA JUGA:Cocok Liburan Low Budget, 3 Hotel Inn Lampung, Penginapan Estetik Gak Bikin Kantong Bolong !

“Sekolah sekarang ketakutan bersuara, mereka ditekan agar bungkam,” ungkap Saepuloh.

Pemprov Jabar Kurang Komunikasi

Sementara itu, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, menilai tidak adanya dana kompensasi ijazah kemungkinan besar karena keterbatasan anggaran.

Seharusnya, lanjut Cecep, jika kebijakan batal karena anggaran terbatas dan diganti BPMU, hal ini harus dikomunikasikan dengan baik.

BACA JUGA:Setahun Tak Ada Kejelasan, Petani Keluhkan Harga Singkong ke Menhan dan Mentan

Selain itu, Disdik Jabar harus melakukan pendataan warga yang layak menerima bantuan sejak awal masuk sekolah, sehingga kondisi orang tua siswa dapat diketahui.

Dengan pendataan yang baik, siswa tidak mampu bisa bersekolah di swasta dengan biaya ditanggung Pemprov.

“Dengan demikian tidak ada alasan menahan ijazah. Menahan ijazah sama dengan perbuatan melawan hukum,” kata Cecep.

Ia juga mendorong pemerintah melakukan pemetaan masalah penahanan ijazah di Jawa Barat.

BACA JUGA:Polres Tubaba Terima Kunjungan Tim Divisi TIK Mabes Polri

“Harus dibuat pemetaan berapa siswa yang ijazahnya ditahan, berapa sekolahnya, dan diverifikasi alasannya,” ujarnya.

“Kalau dari kelompok tidak mampu, harus ditanggung pemerintah. Intinya pemerintah bertanggung jawab. Tidak ada lagi istilah penahanan ijazah,” pungkasnya.

Sumber: