Janji KDM Soal Pembebasan Ijazah Tak Kunjung Terealisasi, Sekolah Swasta di Jabar Kelabakan Biayai Operasional

BACA JUGA:PGSI Lampung Pertanyakan Inpassing Sertifikasi 2011-2014 Guru Swasta Belum Terbayarkan ?

Kebijakan yang awalnya dianggap solutif kini dinilai berbalik arah menjadi bumerang yang mencekik sekolah swasta, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Janji pemerintah untuk menanggung tunggakan hingga kini masih menjadi angan-angan, meninggalkan luka finansial yang dalam bagi sekolah swasta.

Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (FKKSMKS) Kota Banjar, Asep Suharto, secara tegas menyoroti ketidakbijaksanaan kebijakan ini.

Ia meminta Gubernur Dedi Mulyadi lebih cermat dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang berdampak luas.

BACA JUGA:Cocok Liburan Low Budget, 3 Hotel Inn Lampung, Penginapan Estetik Gak Bikin Kantong Bolong !

Menurutnya, kebijakan yang terkesan populis justru mengabaikan keberlangsungan hidup sekolah swasta dan hak-hak pendidik di dalamnya.

“Semoga Gubernur Jabar Dedi Mulyadi lebih bijak dalam mengambil kebijakan," harap Asep Suharto, ketika dikonfirmasi pada Senin, 27 Oktober 2025.

"Terutama terhadap SMK Swasta di Jabar agar keberlangsungan hidupnya tetap terjaga, karena hal ini menyangkut hajat hidup guru-guru yang mencerdaskan bangsa,” sambung Asep.

Ia menjelaskan, antusiasme awal sekolah swasta di Kota Banjar sangat tinggi ketika kebijakan penggantian tunggakan digulirkan.

BACA JUGA:Setahun Tak Ada Kejelasan, Petani Keluhkan Harga Singkong ke Menhan dan Mentan

Sebanyak 12 sekolah yang tergabung dalam FKKSMKS Kota Banjar, dengan total sekitar 1.500 siswa, sempat menghimpun data tunggakan secara detail dan akurat.

Namun, proses penuh harapan itu akhirnya berujung pada kekecewaan.

Setelah data disusun dan dibahas dalam beberapa pertemuan dengan FKKSMKS Jawa Barat, janji pemerintah justru menguap.

Pemprov Jabar berdalih bahwa bantuan telah disalurkan melalui program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).

Sumber: