Kada Bersponsor Cukong, Berpotensi Memunculkan Korupsi Kebijakan

RADARLAMPUNG.CO.ID – Berbagai elemen terus menyuarakan antisipasi partisipasi cukong dalam Pilkada, khususnya di Pilwakot Bandarlampung. Sebab, kepala daerah yang dibiayai cukong ditengarai bakal menyengsarakan rakyat dengan korupsi kebijakan. Ketua KNPI Bandarlampung Iqbal Ardiyansyah mengatakan sependapat dengan apa yang dikatakan Menkopolhukam Mahfud MD beberapa waktu lalu: tentang 92 persen kada dibayai cukong. Bahkan, saat kunjungan Ketua KPK beberapa waktu lalu, kata Iqbal, Jenderal Firli mengungkapkan Lampung merupakan salahsatu daerah yang terjadi money politic tertinggi. “Yang kami lihat di sini adalah, dibutuhkan cukong karena cos politik begitu besar, ini juga menjadi celah,” ucapnya, Minggu (27/9). Dia melanjutkan, kepala daerah dibiayai cukong kemungkinan besar menggunakan cos yang tinggi dari cukong tersebut untuk keperluan poltik dalam pilkada. Hal itu disinyalir dilakukan cukong agar kada yang di-support-nya memberikan timbal balik kepentingan. Mulai dari kepentingan usaha dan sebagainya. “Kalau cosnya besar, otomatis akan memikirkan bagaimana mengembalikan cos itu, dan membalas hutang budi dengan cukong, dengan membuat kebijakan yang akhirnya tidak pro rakyat. Dan bisa kita lihat, siapa pemimpin yang menggunakan cos rendah ketika memimpin kan bebannya juga rendah. Jadi kebijakan dibuat bisa lebih pro rakyat,” tegasnya. Kata Iqbal, memang beberapa hal lain yang memicu terjadinya money politic adalah kondisi ekonomi masyarakat di tengah pandemi. Namun, hal itu tidak mutlak. Sebab, di beberapa pilkada sebelumnya juga terjadi praktik money politic meski bukan di tengah pandemi Covid-19. “Di awal pandemi covid, kita sudah bergerak. Kita galang dana membagikan masker, handsanitizer dan bantuan. Mereka pun tidak bergerak awalnya,” ucapnya. Untuk mengantisipasi semua ini, menurutnya perlu adanya perkuatan di tubuh Badan Pengawas Pemiu (Bawaslu). Artinya, kata dia, Bawaslu sebagai lembaga pengawas harus benar-benar memiliki netralitas, kebersihan, dan integritas. “Kalau Bawaslu mau mengajak bersih, ya dilihat, bersihkan juga badan Bawaslunya. Kemarin juga ada indikasi, panwas yang suaminya bagi-bagi kan. Itu yang paling utama agar berintegritas,” kata dia. Selanjutnya, kata Iqbal yang perlu dilakukan adalah mengedukasi masyarakat tentang aturan ke pemiluan. Misalnya dalam hal praktik politik uang, yang isinya pemberi dan penerima bisa terkena hukuman pidana. “Jika seperti ini kan kasihan tetangga, kerabat kita yang memang tidak tahu karena lemahnya sosialisasi dan edukasi. Kemudian juga terkait partisipasi pemilih, di tahun 2015 tanpa pandemi saja, partisipasi hanya 68 persen, jika tidak dilakukan edukasi secara serius, bukan tidak mungkin angkanya bisa di bawah 50 persen,” ujarnya. Dia juga berpesan kepada masyarajat agar memilih calon bukan atas asas keuntungan jangka pendek atau hari itu saja. Akan tetapi, berdasarkan apa yang didapat dalam jangka lima tahun ke depan. “Jangan bodohi rakyat, ayo sama-sama kita cerdaskan pemilih. Gandeng seluruh elemen untuk memanfaatkan antisipasi praktik-praktik cukong dan money politic. Untuk masyarakat, jaga kesehatan dan jangan sampai ada kluster pilkada, hati-hati, jangan jadi korban politik. Dan jangan gadaikan suara demi kepentingan sehari saja, tapi lihat bagaimana yang didapat dalam lima tahun ke depan,” imbuhnya. Diketahui, aroma Cukong mulai terendus dalam pilkada serentak di Lampung. Dugaan ini ditenggarai beberapa kejadian sebaran gula, minyak goreng, kecap, dan roti kemasan oleh beberapa Bapaslon Kada sebelum penetapan beberapa waktu lalu. Terjadi di tiga daerah\" Bandarlampung, Lampung Tengah (Lamteng), dan Lampung Timur (Lamtim). Untuk di Bandarlampung, ditemukan sebaran kecap dan minyak kemasan. Bahkan, beredar luas di media sosial, Facebook bergambarkan M. Yusuf Kohar –Tulus Purnomo Wibowo. Kemudian di Lamtim, adanya sebaran minyak goreng bertuliskan ”Jujur” dengan logo Dawam Raharjo-Azwar Hadi yang khas dengan tagline ”Rakyat Lamtim Berjaya”. Di Lamteng, kecap bergambar pasangan Musa Amad-Ardito juga tersebar. Tagline yang digunakan kali ini disesuaikan dengan nama daerahnya. “Rakyat Lamteng Berjaya” Sementara, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bandarlampung Candrawansyah mengatakan, memang belakangan Lampung menjadi center politik dalam arti menjadi sorotan banyak pihak. “Apalagi saat ini Bandarlampung, menjadi peradaban politik yang menjadikannya sorotan. Banyak opini yang terbangun, mulai dari mencalonkan diri sampai penetapan,” ucapnya. Terkait desas-desus cukong politik, kata Candra, dia tidak menampik memang selalu ada indikasinya. Namun, dia mengatakan untuk pencegahan akan melibatkan semua pihak dalam pengawasan praktik politik uang ini, khususnya partisipasi masyarakat. “Yakin saja dengan bantuan dan keterlibatan semuanya, tidak ada yang tidak mungkin. Asal semuanya melakukan pengawasan sesuai dengan aturan,” ujarnya. Dia juga mengingatkan, terpilihnya kepala daerah atas support cukong politik bisa dipastikan orientasi kepemimpinannya adalah mengembalikan modal yang dikeluarkan. “Terpilih cukong politik orientasinya untuk mengembalikan berapa dana yang dikeluarkan. Kalau begini yang menderita kan masyarakat, yang dikorbankan masyarakat. Misalnya diberikan Rp500 ribu saja, dibagi 365 hari (dalam satu tahun) kali lima tahun kepemimpinan. Itu hasilnya hanya sekitar Rp300 saja sehari. Apa mau suara tegadaikan dengan harga segitu? Untuk pengawasan juga kita libatkan masyarakat. Artinya, kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan, sebab pengawas pemilu memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas. Setidaknya bisa meminimalisir dan mengambat praktik politik uang, ketidaknetralitasan ASN, cukong politik atau politik birokrasi juga,” kata dia. Dia mengaku, pihaknya membuka diri terkait informasi valid terkait hal ini. “Jangan takut. Kalau punya nomor saya japri saya. Saya pastikan itu ditindaklanjuti. Jangan takut jadi saksi. Memberikan informasi awal juga tidak apa-apa, tapi lebih bagus lagi jika masyarakat juga mau menjadi saksi,” tegasnya. (abd/sur)

Sumber: