Opini WTP tak Jamin Lamtim Bebas Korupsi

Diketahui sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) tahun 2021, Kamis (2/6).

BACA JUGA:Melawan Petugas Pencuri Ini di Hadiahi Timah Panas

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Ali Johan Arif itu dihadiri Wakil Bupati Azwar Hadi dan jajaran.

Saat menyampaikan nota pengantar LPPA, Awar Hadi menjelaskan, tahun 2021 pendapatan daerah terealisasi Rp2,09 triliun atau 90,95 persen.

Itu antara lain bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp157,37 miliar atau 65,26 persen dari target. Kemudian pendapatan transfer dari pemerintah pusat Rp1,8 triliun atau 93, 94 persen dari proyeksi.

Selanjutnya, belanja daerah terealisasi Rp2,1 triliun atau 89,90 persen dari proyeksi. Antara lain, belanja operasional Rp1,5 triliun atau 89,90 persen dan belanja modal Rp228,3 miliar atau 77, 61 persen.

BACA JUGA:Maling HP, Dua Remaja Diamankan Polisi

Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, tahun 2021 terjadi surplus belanja Rp96,1 miliar. Kemudian, sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2020 Rp135,9 miliar.

Sehingga, Silpa tahun 2021 mencapai Rp39,7 miliar. Itu berdasarkan ketetapan BPKRI Perwakilan Lampung. 

Ditambahkan, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan tahun 2021, Lamtim meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Capaian opini WTP itu tidak terlepas dari peran aktif, serta komitmen yang dibangun antara  legislarif dan eksekutif," papar Azwar Hadi pada acara yang dihadiri Jajaran Forkopimda, Sekretaris Dewan M.Noor Alsyarif, para Staf Ahli, Asisten  dan kepala organisasi perangkat daerah. (wid/ang)

 

Sumber: