Opin WTP Bukan Semata Prestasi, Tapi...

PESAWARAN, RADARLAMPUNG.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesawaran menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023. Paripurna dipimpin Ketua DPRD Pesawaran Suprapto.

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menyatakan laporan keuangan Pemda Pesawaran TA 2023 telah diaudit BPK Perwakilan Lampung.

"Hasil audit meraih opin Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP  bukan semata prestasi, tapi kewajiban kita semua menyampaikan laporan keuangan yang baik dan benar. Hal ini harus kita pertahankan bersama," katanya.

Dendi menyatakan, sudah delapan kali berturut-turut Pesawaran meraih opini WTP. ''Yakni pada LKPD TA 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Perolehan opini dengan standar tertinggi ini merupakan hasil kerja sama antara pemda dengan pimpinan dan anggota DPRD serta seluruh jajaran OPD. Semoga opini WTP dapat dijadikan sebagai momentum dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tanggung jawab bersama," ujarnya.

BACA JUGA:Operasi Krakatau, Polres Lampung Utara Amankan 57 Tersangka

APBD TA 2023, kata Dendi, realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp1,212 triliun yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan asli daerah (PAD) yang tersebar di beberapa OPD, kata Dendi, terealisasi Rp88,037 miliar.

"Realisasi PAD ini meliputi realisasi pajak daerah Rp40,861 miliar, retribusi daerah Rp3,828 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp1,998 miliar, dan realisasi lain-lain PAD yang sah Rp41,348 miliar," papar Dendi.

Kemudian dari pengelolaan pendapatan transfer yang meliputi dana perimbangan dari pemerintah pusat dan transfer dari pemerintah provinsi, kata Dendi, terealisasi Rp1,124 triliun.

BACA JUGA:Daftar Tahun 2017, Aqil Jadi Calon Jemaah Haji Termuda Lampung, Begini Penjelasan Kepala Kanwil Kemenag

''Sedangkan dari pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2023 terealisasi Rp485,89 juta," ungkapnya.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI, kata Dendi, diperoleh realisasi belanja daerah dan transfer TA 2023 sebesar Rp1,227 triliun yang meliputi belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

''Belanja operasi terealisasi Rp846,747 miliar. Realisasi tersebut meliputi belanja pegawai Rp465,299 miliar, belanja barang dan jasa Rp341,671 miliar, belanja bunga Rp4,491 miliar, serta belanja hibah Rp35,285 miliar," kata Dendi.

Selanjutnya, kata Dendi, dapat dijelaskan realisasi belanja modal Rp160,708 miliar. ''Realisasi belanja modal tersebut meliputi belanja modal peralatan dan mesin Rp20,110 miliar; belanja modal gedung dan bangunan Rp46,525 miliar; belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan Rp84,436 miliar; belanja modal aset tetap lainnya Rp9,473 miliar; serta belanja aset lainnya Rp162,370 juta," paparnya.

Sumber: