Header 7th RLO

Bawaslu Lampung Akan Pangkas Anggaran Pilgub, Begini Sistem Penganggarannya

Bawaslu Lampung Akan Pangkas Anggaran Pilgub, Begini Sistem Penganggarannya

Bawaslu 15 kabupaten/kota di Lampung saat rapat sinkronisasi anggaran.--

RADARLAMPUNG.CO.ID – Bawaslu Provinsi Lampung, berencana akan memangkas anggaran Pilgub di tiap daerah.

Hal ini dilakukan, setelah rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Lampung beberapa waktu lalu.

Dimana, Bawaslu Lampung mengumpulkan Bawaslu kabupaten/kota guna melakukan sinkronisasi anggaran pengawasan, baik itu anggaran pengawasan pilgub, maupun kabupaten/kota. 

"Hari ini kita kumpulkan teman-teman di 15 kabupaten/kota untuk membahas anggaran pilgub. Kemudian akan kita sinkronisasi anggaran yang sudah disusun baik dari provinsi maupun daerah,” ucap Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, Kamis, 23 Juni 2022.

BACA JUGA:Banjir Komentar, Puan Maharani Sibuk Nge-Vlog saat Jokowi Menghadap Megawati Jelang Rakernas

Fatikhatul juga akan menyeleksi sesuai dengan kebutuhan anggaran. Mulai yang paling prioritas yang akan diutamakan. Kemudian kegiatan yang tidak prioritas akan diefisiensi. 

"Kita akan melihat nanti kegiatan-kegiatan yang bisa diefisiensi, misalnya terkait sosialisasi. Kalau sudah ada di kabupaten, yang di provinsi ditiadakan atau dikurangi," paparnya. 

Mengenai honor untuk petugas ad hoc, seperti Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan PPL (Pengawas Pemilihan Lapangan), nanti direncanakan penganggarannya akan langsung di back up oleh kabupaten/kota. 

"Besaran dana honor untuk ad hoc, kita buat skema untuk Panwascam dan PPL itu dana kabupaten/kota. Sementara untuk Pengawas TPS itu dari Anggaran Provinsi. Tapi tentunya akan kita sampaikan terlebih dahulu ke pak Gubernur, setelah bertemu dengan bupati dan wali kota,” jelasnya. 

BACA JUGA:Anggaran Pilkada 2024 Bisa Efisiensi Rp692 Miliar, Begini Metodenya

Dia menjelaskan, total usulan anggaran dari kabupaten/kota sekitar Rp300 miliar. Kemudian, untuk tingkat provinsi sebesar Rp214 miliar.

"Nanti kita lihat mana yang bisa dihemat, supaya tidak ada double pembayaran, Yang paling besar itu Lamteng,” kata dia. (*)

 

Besaran Usulan Anggaran Pengawasan Pilkada di 15 kabupaten/kota 

Sumber: