Interupsi, Bupati Lampung Timur Tidak Hadir Rapat Paripurna Penyampaian KUA dan PPAS 2023

BACA JUGA:Penanganan Kasus Brigadir J, Timsus Terhambat Barang Bukti Hilang dan Rusak

Sementara, Sekretaris Kabupaten M. Jusuf sesaat sebelum rapat paripurna mengatakan, bupati tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan tugas di luar daerah.

Diberitakan sebelumnya, Pemkab Lampung Timur harus lebih giat lagi menggali potensi pendapatan. Pasalnya, pada tahun 2022 ini Lampung Timur berpotensi mengalami defisit anggaran mencapai Rp 227,12 miliar. 

Hal itu terungkap ketika BPKP Provinsi Lampung melakukan supervisi dalam rangka pendampingan pengelolaan keuangan daerah di Aula Sekretariat Kabupaten Lampung Timur, Selasa 21 Juni 2022.

Pada kesempatan itu Bupati Lampung Timur M. Dawam Rahardjo menjelaskan, pada APBD tahun 2022 pendapatan diproyeksikan Rp 2,21 triliun dan belanja Rp 2,36 triliun. Kemudian, biaya dipeyeksikan Rp 156,42 miliar.

BACA JUGA:Camat di Tanggamus Dukung Sosialisasi Perda Kebersihan dan Keindahan Lingkungan, Ini Kata Mereka

Namun, proyeksi pendapatan itu diperkirakan mengalami penurunan Rp 110, 48 miliar. Kemudian, biaya mengalami kekurangan Rp 116,6 miliar. Sehingga, Lampung Timur akan mengalami defisit Rp 227,12 miliar.

"Karena proyeksi pendapatan tidak mencapai target, maka solusinya adalah dengan melakukan efisiensi anggaran," jelas M. Dawam Rahardjo dalam acara yang dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Sumitro, Wakil Bupati Azwar Hadi, Sekretaris Kabupaten M. Jusuf, anggota Komisi IV Purwianto mewakili Ketua DPRD Lamtim Ali Johan Arif.

Dilanjutkan, selain potensi defisit anggaran, pada tahun 2022 ini ada  beberapa hal yang semakin membebani APBD. Antara lain, pengangggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Kemudian, Pemkab juga harus mulai menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

"Anggaran untuk pesta demokrasi harus dipersiapkan mulai tahun depan," lanjut M.Dawam pada acara yang juga dihadiri para asisten  serta para kepala organisasi perangkat daerah. 

BACA JUGA:Pemerintah Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Masih di Atas Inflasi

Menanggapinya, aggota Komisi IV Purwianto mengatakan, dengan adanya kondisi keuangan daerah tersebut. Maka, Pemkab harus mengelola anggaran yang ada dengan lebih efektif dan efisien. "Utamakan anggaran yang lebih menyentuh kepentingan rakyat," saran Purwianto.

Sementara itu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sumitro menyarankan agar Pemkab Lamtim harus berusaha meningkatkan potensi PAD. Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran juga harus dilakukan. Kemudian, ke depan diharapkan, Pemkab Lamtim lebih matang dalam penyusunan anggaran. 

Itu agar, penurunan proyeksi pendapatan yang berdampak pada tingginya defisit tidak terulang. (*)

 

Sumber: