Tahun Depan, Dua ASN Pemkab Tanggamus Ikut Diklat PPNS

TANGGAMUS, RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Tanggamus akan kembali mengajukan dua ASN untuk mengikuti diklat PPNS pada 2023. Tahun ini, lima ASN didaftarkan untuk menjadi  calon peserta diklat PPNS ke Kementerian Dalam Negeri. 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tanggamus Aan Derajat mengatakan, para ASN calon peserta diklat PPNS tersebut berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). 

Diketahui, Pemkab Tanggamus segera memiliki Kantor Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 

Di mana, tahun ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) telah mendaftarkan lima calon peserta diklat PPNS ke Kemendagri.

BACA JUGA: Polisi di Lampung Tengah Tertembak di Bagian Dada, Santer Pelakunya Oknum Anggota Provost

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Tanggamus Aan Derajat mengatakan, ASN calon peserta diklat PPNS tersebut berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). 

"Dari kantor Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan serta dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)," kata Aan Derajat. 

"Jadi saat ini tinggal menunggu jawaban dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jika disetujui, kelima ASN tersebut langsung diberangkatkan mengikuti diklat PPNS," imbuhnya. 

Selanjutnya pada tahun 2023 mendatang, rencananya kembali akan diajukan dua ASN untuk mengikuti diklat PPNS.

BACA JUGA: Ingin Cooling Down Dulu, Polri Undur Sidang Kode Etik Anggota Polisi Terlibat Obstruction of Justice

Diberitakan sebelumnya, Kantor Satpol PP Tanggamus saat ini baru memiliki dua Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Karena itu, belum dapat membentuk kantor Sekretariat PPNS. 

Kepala Satpol PP Tanggamus Suratman ketika dikonfirmasi Radarlampung.co.id, Rabu 27 Juli 2022 mengatakan, untuk dapat membentuk sekretariat, minimal harus memiliki lima PPNS.

"Nah, saat ini Satpol PP Tanggamus baru memiliki dua PPNS. Karenanya belum dapat membentuk kantor sekretariat sendiri," kata Suratman.

Pada tahun 2021 lalu, lanjut Suratman, pihaknya telah mengajukan empat anggota Satpol PP untuk dapat mengikuti pendidikan dan latihan. Namun karena keterbatasan anggaran, rencana itu dibatalkan. 

Sumber: