Anggaran Pilkada Serentak Belum Final, Anggota Komisi 1 DPRD Lampung: Mungkin Dianggarkan Tahun Depan

BACA JUGA:Hari Kedua Seleksi JPTP Lampung Barat, Belum Ada Pendaftar, Baru Sebatas Konsultasi

"Yang akan di-cost sharing adalah honor untuk petugas pemungutan suara KPU. Jadi honor KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang dibayarkan oleh provinsi. Sementara honorium PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dibayarkan kabupaten/kota," tambah Fahrizal.

Selain itu ada daerah yang belum menetapkan besaran kebutuhan anggaran pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yaitu Tanggamus dan Tulangbawang. Namun Fahrizal mengaku masih memiliki waktu untuk menindaklanjuti hal tersebut agar segera dapat terselesaikan.

Selain itu, Pemprov Lampung mengaku, sebelumnya ingin merinci kegiatan tahapan pilkada serentak 2024 mendatang. Di mana, Pemprov Lampung berharap adanya penghematan. Dari sini, Fahrizal mengatakan, sudah menemukan titik terang penghematan anggaran.

BACA JUGA:Hari Kedua Seleksi JPTP Lampung Barat, Belum Ada Pendaftar, Baru Sebatas Konsultasi

Namun meski penghematan dilakukan, tapi tidak menganggu proses tahapan pilkada.

"Yang penting seluruh tahapan harus kita dukung oleh APBD. Tapi tahapan (pilkada) juga belum keluar. Tapi sudah jelas seperti tahapan pemutakhiran data pemilih, tahapan rekrutmen panitia ad hoc, pelatihan panitia, dan pelantikan itu sudah jelas. Ada sosialisasi, pendaftaran, itu sudah jelas sehingga sudah bisa kita hitung. Dan yang dari kami bedah, ada penghematan ada beberapa poin," lanjut Fahrizal.

Fahrizal menyebutkan, penghematan anggaran ini ada pada peserta perseorangan tanpa partai politik.

"Ini ada tahapan verifikasi faktual yang cukup banyak uangnya. Ada juga APD (Alat Pelindung Diri) tapi kita harap saat pemungutan suara tidak ada pandemi (covid-19) sehingga tidak perlu APD. Sehingga anggaran yang sekiranya tidak digunakan sudah kita tandai," tambahnya.

BACA JUGA:Rektor UIN RIL Minta Dosen Berikan Layanan Berkualitas Tinggi

Sementara, Komisioner KPU Lampung Titik Sutriningsih mengaku, ada penurunan anggaran dari yang diusulkan sebelumnya. "Dari awal sebelum cost sharing KPU Lampung mengusulkan Rp 681 miliar. Kemudian setelah cost sharing menjadi Rp 313,61miliar. Namun ada penghematan yang disepakati menjadi Rp 311 miliar," kata Titik. 

Titik mengatakan yang dipotong ialah efisiensi untuk beberapa item anggaran dari segi volume.

Hal serupa disampaikan Anggota Bawaslu Lampung Hermansyah. Menurutnya, total anggaran yang diberikan adalah Rp 85 miliar. Namun ada penghematan mencapai Rp 1 miliar. "Iya ada penghematan Rp1 miliar. Itu jadi dari usulan Rp 85 miliar jadi Rp 84 miliar yang di-acc," tandas Hermansyah. (*)

Sumber: