Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes Adukan Ini ke DPRD Tanggamus

BACA JUGA: Pengakuannya Bikin Nyesek, Pemuda Ini Nekat Mencuri untuk Beli Susu Anak

"Semenjak jadi nakes, kami tidak ada hari libur. Waktu kasus Covid sedang tinggi-tingginya, kami bekerja harus pakai hazmat (pakaian alat pelindung diri). Bekerja siang malam dan penuh risiko. Banyak rekan kami yang meninggal demi menjadi garda terdepan dalam pelayanan Covid 19,” tegasnya. 

Karena itu, Harmoko juga berharap agar dewan dapat memperjuangkan status mereka menjadi PPPK dan upah dapat disetarakan.

Menanggapi aspirasi dari FKHN tersebut, Johny mengatakan akan disampaikan kepada anggota DPR RI dan DPD Dapil Lampung. 

Ia juga menyebut bahwa pemerintah kabupaten telah berupaya dalam memperjuangkan nasib honorer agar diangkat menjadi PPPK.

BACA JUGA: Tahanan Rutan Menggala Kabur dari RSUD Hingga Kembali Ditangkap di OKI, Begini Kronologinya

"Untuk perbedaan alokasi antara tenaga pendidikan dan nakes, karena anggaran. Karena kita tahu bahwa sekarang situasi pandemi Covid-19 dan dalam upaya pemulihan. Apa yang menjadi aspirasi FKHN, kami DPRD akan memperjuangkannya," sebut Johny.

Sementara Prayitno mengatakan, aspirasi dari para honorer nakes tersebut akan diperjuangkan di pemerintah pusat. 

Menurut dia, lebih banyaknya alokasi PPPK untuk tenaga guru, karena berdasarkan kebijakan pemerintah pusat. Di mana, pemerintah pusat lebih dulu memfokuskan untuk perekrutan tenaga pendidikan.

"Pemerintah pusat memang fokus dulu untuk tenaga pendidikan. Ini dibuktikan dengan pembukaan rekrutmen dari 2019 hingga 2021,” kata Prayitno. 

BACA JUGA: Siapa Membunuh Putri (19)

”Tahun 2022 ini juga dibuka lagi. Setelah tenaga guru, barulah secara bertahap untuk tenaga kesehatan," imbuh Prayitno mewakili Kepala BKPSDM Tanggamus Aan Derajat.

Dilanjutkan, sebagai wujud perhatian dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus, maka bupati membawa aspirasi para pegawai non ASN ke Forum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

"Ibu bupati hari ini bicara di forum APKASI untuk memperjuangkan pegawai non ASN. Bukan hanya untuk nakes saja. Tahun ini memang untuk nakes kita dapat alokasi 47 dari 54 yang kita usulkan. Hal ini juga tidak terlepas dari kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes)," urainya. (*)

 

Sumber: