Tegas, Ini Warning DRRD Bandar Lampung Terkait Penyaluran Bantuan Beras Penanganan Inflasi

BACA JUGA:Bangga, Zayyan Asal Indonesia Masuk dalam Jajaran Member Pre-Debut OCJ Newbies

"Jadi betul-betul kita bisa lihat situasi, kondisi, termasuk rumahnya. Jangan sampai data ditembak dari kantor," sambungnya.

Disinggung terkait pengawasan Komisi II mengenai penyaluran bantuan pengendalian inflasi, Abdul Salim mengungkapkan bahwa Komisi II akan turun ke lapangan.

Komisi II, lanjut Abdul Salim, akan mengecek penyaluran melalui data yang ada.

Pertama, pihaknya akan memastikan jumlah yang disalurkan sesuai dengan yang diajukan.

BACA JUGA:Pengumuman Hasil Administrasi Lelang JPTP Pemprov Lampung, Ini Kata Jubir Pansel

Kedua, pihaknya akan memastikan apakah penerima bantuan beras dampak inflasi kenaikan harga BBM sudah sesuai atau tidak.

"Kami minta bantuan ini disebar rata di 20 kecamatan. Jadi semua kecamatan harus kena semua kepada masyarakat terdampak inflasi BBM," tuturnya.

Begitu juga saat ditanya alasan ditambah Rp 900 juta untuk bantuan beras ini, Abdul Salim mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat cukup sulit.

Sebab, baru saja Covid-19 mulai membaik berbarengan dengan keadaan ekonomi yang mulai membaik. Kini, masyarakat terbebani dengan dampak kenaikan harga BBM.

BACA JUGA:Satu Rumah di Gunung Sari Ludes Terbakar, Penyebab Belum Diketahui

"Dampaknya inflasi. Kini harga-harga bahan pokok merangkak naik. Sedangkan penghasilan masyarakat belum ada kenaikan," ucapnya.

Lebih lanjut, Abdul Salim memberi warning kepada Pemkot Bandar Lampung dalam penyaluran bantuan beras ini tidak dikaitkan dengan kepentingan politik.

"Komisi II mewarning agar tidak ada embel-embel politik dan kepentingan politik. Karena ini uang rakyat. Ini bantuan Pemkot Bandar Lampung, bukan bantuan seseorang," ungkapnya.

"Jadi kalaupun mau ada tulisan, cukup tulisan Pemkot Bandar Lampung. Itu warning sekali," tegasnya.

BACA JUGA:31 Titik Banjir Terpantau, DUPTR Kota Metro Akan Perbaiki Tembok Roboh

Sumber: