Jokowi Ingatkan Bawaslu Awasi DPT dan Tekankan 4 Poin Ini Agar Pemilu 2024 Jurdil

JAKARTA, RADARLAMPUNG.CO.ID - Pesan penting diberikan Presiden Jokowi saat membuka Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Bawaslu 2024 di Jakarta, Sabtu (17/12/2024). Orang nomor satu di Indonesia itu mengingatkan agar Bawaslu bekerja keras mengawasi penyusunan daftar pemilih tetap (DPT). 

Alasannya, kata dia, setiap pemilu DPT selalu menjadi polemik dan menjadi tudingan kecurangan.

"Saya berharap Bawaslu benar-benar bekerja keras mengawasi proses penyusunan DPT ini," ingatnya.

Dalam acara bertemakan "Memantapkan Kinerja dan Soliditas Jajaran Pengawas Pemilu dalam Mengawal Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024" itu, mantan gubernur DKI tersebut menegaskan, agar Bawaslu melaporkan kepadanya jika ada dari pihak pemerintah yang menghambat dan tidak kooperatif terkait DPT tersebut. Pasalnya, DPT sangat memengaruhi kepercayaan masyakarat terhadap penyelenggara pemilu dan akan menghasilkan legitimasi yang kuat.

"Nanti, Pak Rahmat Bagja laporkan ke saya. Karena, urusan DPT ini sangat krusial dari tahun ke tahun dan sangat memengaruhi kepercayaan masyarakat kita," tegasnya.

Jokowi yakin dengan pengalaman yang dimiliki penyelenggara pemilu akan membuat pemilu semakin berkualitas. "Hati-hati mengenai ini (daftar pemilih) dan mungkin yang erberat karena melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar. Juga, rentang pemilihan yang luas dan kondisi geografis yang sangat beragam," tuturnya.

"Tapi, saya percaya dengan pengalaman yang kita miliki. Saya merasa kita memiliki bekal yang sangat cukup untuk persiapkan pemilu ke depan jauh lebih dan berkualitas," lanjutnya.

Untuk itu, kata dia, pengawasan harus dilakukan di semua tahapan pemilu dan seluruh prosesnya harus diawasi dengan cermat dan ditangani dengan hati-hati. "Hal itu untuk wujudkan sekali pemilu yang berkualitas," tegasnya.

Di saat yang sama, Jokowi juga menekankan empat hal agar Pemilu 2024 berlangsung jujur dan adil. Pertama, kata dia, memetakan segera potensi masalah dan berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran. 

"(Bawaslu) pusat memetakan, Bawaslu provinsi memetakan, Bawaslu kabupaten kota memetakan, Bawaslu kecamatan memetakan, semuanya akan memudahkan. Perhatikan satu per-satu jangan ada yang terlewat," pesannya.

Dia juga menekankan agar Bawaslu melakukan perencanaan yang matang dan melakukan antisipasi. Kedua, kata dia, fokus pada upaya pencegahan dan jangan hanya bekerja saat terjadi pelanggaran.

"(Bawaslu) tidak diam atau pasif menunggu pengaduan, tetapi sejak dini mencegah terjadinya gesekan yang bisa menimbulkan benturan-benturan sosial. Gesekan sekecil apapun segera selesaikan saat itu juga jangan tunggu membesar," tegasnya.

Ketiga, kata Jokowi, bekerja cepat, responsif dan selalu berada pada koridor hukum. "(Bawaslu harus mampu) merespon pengaduan dengan cepat, menindak dan menyelesaikan berbagai pelanggaran dengan tegas. Tidak usah ragu-ragu, pegang teguh integritas, lakukan secara adil, dan tidak memihak," tuturnya.

Keempat, ujar dia, libatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya, gencarkan pendidikan politik. "Literasi dan partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas, berkualitas. Terlebih, partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu," ungkapnya.

Sumber: