Lampung Masuk 10 Besar Provinsi dengan Konflik Agraria Terbanyak di Indonesia

RADARLAMPUNG.CO.ID - Berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 2015-2023, Lampung menjadi salah satu dari 10 provinsi dengan kontribusi terbesar terhadap konflik Agraria di Indonesia.

Daftar tersebut meliputi Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Dalam urutan tersebut, Lampung berada di posisi ketujuh secara nasional dan keempat di Sumatra.

Provinsi Lampung menempati posisi ketujuh nasional dan keempat di Sumatera sebagai daerah dengan konflik agraria terbanyak.

BACA JUGA:Hadir Dengan Baterai 6000mAh, OnePlus 13 Borong Fitur Menarik di Kelas Unggulan, Cek Harganya

Data menunjukkan bahwa Lampung memiliki 241 konflik agraria tertinggi dengan total 6,3 juta hektar lahan dan melibatkan 1,759 juta keluarga korban.

Anggota Komisi I DPRD Lampung Budiman AS menyatakan, konflik agraria berkontribusi besar pada peningkatan petani gurem di Lampung, dengan peningkatan sebesar 57,65 persen sebagai peringkat keempat nasional. 

Hal itu menjadi perhatian utama Komisi I DPRD Lampung dalam menyampaikan laporan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Salah satu kasus konflik agraria yang masih belum selesai adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Margatiga di Lampung Timur.

BACA JUGA:Universitas Teknokrat Indonesia Jalin Kerjasama dengan BBWS Mesuji Sekampung

Lebih dari 1.000 warga terdampak pembangunan ini masih menunggu ganti rugi lahan yang belum diganti pemerintah, dengan total 1.774 bidang tanah milik warga yang tersebar di 23 desa.

"Inilah poin-poin yang kami sampaikan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Komisi I hadir lengkap, dipimpin oleh Ketua Garinca Reza Pahlevi dan Wakil Ketua Ade Utami," ujar Budiman.

Dalam rapat tersebut, hadir juga anggota Komisi I lainnya, seperti Hanifah (PKB), Yusirwan (PAN), Budiman AS (Demokrat), Muhammad Reza (Gerindra), M. Rahmat Visa Ridi Arifin (Gerindra), Very Agusli (Gerindra), HM Syafei (PDIP), Edwar Rasyid (PDIP), dan Miswan Rodi (Nasdem).

"Kami berharap ganti rugi nantinya cukup untuk masyarakat membeli tanah kembali, karena harga tanah terus meningkat," jelasnya.

Sumber: