Lampung Masuk 10 Besar Provinsi dengan Konflik Agraria Terbanyak di Indonesia
Anggota Komisi I DPRD Lampung Budiman AS.-Foto: Jeni Pratika Surya/Radarlampung.co.id -
BACA JUGA:Minimal Belanja Rp30 Ribu, Klaim Voucher Diskon Makan Hemat Dengan ShopeeFood Hingga 25 Persen
Budiman juga menyebut bahwa pada tahun 2024, BPN Provinsi Lampung menargetkan penerbitan 60.591 sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), namun hingga November 2024 baru terealisasi 87%.
"Hingga saat ini, baru 52.714 objek tanah yang disertifikatkan, sementara 7.876 obyek tanah masih belum terdaftar dalam PTSL," katanya.
Budiman AS berharap masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum atas hak tanah mereka dan laporan ini dapat ditindaklanjuti oleh BPN.
"Kami akan memantau hasilnya nanti seperti apa. Komisi I menerima banyak pengaduan dari masyarakat terkait konflik dan sengketa tanah," ungkapnya.
BACA JUGA:Ambil Kado Link DANA Kaget Spesial Natal, Cairkan Saldo Gratis Hingga Rp 145 Ribu
"Kami sebagai wakil rakyat siap menampung aspirasi mereka dan akan teruskan ke pihak yang berwenang," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
