Tak Ada Agenda Lain, Mendagri Tito Karnavian Tegaskan Pemilu Tetap 14 Februari 2024

JAKARTA, RADARLAMPUNG.CO.ID - Tak ada ada agenda lain, pelaksanaan Pemilu di 2024 tetap dilaksanakan pada 14 Februari. 

Ino ditegaskan Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Muhammad Tito Karnavian saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Rabu 11 Januari 2022. 

"Pemerintah tetap pada hasil keaepakatan, tidak ada agenda lain. Pemilu dilakukan pada Rabu 14 Februari 2024, dan Pilkada pada 27 November 2024," tegasnya. 

Ketetapan pelaksanaan pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2022 juga merujuk pada kesepakatan bersama antara stake holder.

BACA JUGA:Kader Hengkang ke Gerindra, Demokrat Angkat Bicara

Mulai dari Komisi II DPR RI hingga KPU RI. Kemudian, tahapan juga sudah berjalan merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

Dalam keterangan pers yang di terima Radarlampung.co.id Kamis 12 Januari 2012, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan berbagai dukungan sudah dilakukan pemerintah pusag maupun daerah menuju Pemilu 2024. 

Di bidang hukum, pemerintah telah  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Perppu ) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang ( UU ) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Pun pemerintah juga mengawal terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( PKPU ) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) . 

BACA JUGA:Demokrat Tolak Keras Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Mendagri Tito Karnavian juga berbicara mengenai arahan presiden soal dukungan pemerintah pada bidang keuangan.

Mendagri Tito Karnavian bilang, Presiden meminta kepada KPU untuk bekerja dengan efektif dan efisien, khususnya pada pengelolaan anggaran Pemilu. 

Ini dimaksudkan lantaran beberapa hal. Yakni, situasi ekonomi global yang kurang sehat akibat disrupsi ekonomi, adanya perang, hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi yang turut berdampak pada kondisi keuangan nasional dan daerah. 

"Kiranya menjadi pertimbangan, agar setiap rupiah itu betul-betul digunakan secara efektif dan efisien,” ujar Mendagri Tito Karnavian.

Sumber: detik.com